Rabu, 6 Mei 2026

Anggaran

Pemkab Aceh Singkil Diminta Segera Realisasi APBK 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil diminta segera merealisasikan program pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan

Tayang:
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Ansari Hasyim
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil diminta segera merealisasikan program pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026. Desakan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Syahrul Manik. 

Laporan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil diminta segera merealisasikan program pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Syahrul Manik.

“Hingga memasuki Mei 2026, AMPAS menilai realisasi anggaran masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan progres yang berarti, di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak,” kata Syahrul Manik, Rabu (6/5/2026).

Syahrul menjelaskan, desakan ini mengacu pada jargon bergerak cepat yang kerap disuarakan dalam percepatan pembangunan daerah. Namun, fakta di lapangan dinilai belum sesuai harapan.

Baca juga: Kwarda Aceh Kukuhkan Gudep STAISAR, Tonggak Baru Kepramukaan Kampus di Aceh Singkil

Hal ini terlihat dari belum berjalannya sejumlah program strategis, padahal dari sisi waktu sudah memasuki Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Ia pun meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperbaiki koordinasi dan meningkatkan keseriusan dalam mengeksekusi program yang telah disepakati dalam APBK.

“Kami melihat pemerintah daerah gagal menerjemahkan semangat bergerak cepat ke dalam langkah konkret. Ini bukan sekadar soal kinerja, tetapi menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat Aceh Singkil,” tegasnya.

Menurut AMPAS, lambannya realisasi APBK berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor vital. Pembangunan infrastruktur yang tertunda akan menghambat konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, program pendidikan dan kesehatan yang tidak berjalan optimal berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Sementara sektor ekonomi kerakyatan yang sangat bergantung pada perputaran anggaran daerah menjadi semakin tertekan.

“Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berdampak pada rendahnya serapan anggaran di akhir tahun, yang selama ini menjadi persoalan klasik di berbagai daerah,” ujarnya.

Pada bagian lain, Syahrul Manik juga meminta Pemkab Aceh Singkil segera membuka data realisasi APBK 2026 secara rinci dan berkala kepada publik. Ia juga mendesak DPRK Aceh Singkil untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana anggaran yang berasal dari uang rakyat telah digunakan, serta untuk mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat. (*)

Teks Foto: SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI – Ketua Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Syahrul Manik.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved