BPOM Aceh dan Polda Perkuat Pengawasan Program MBG

Ringkasan Berita:

• Rakerwas Polda Aceh: Dilaksanakan di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, pada Rabu (7/5/2026) dengan tema Transformasi Pengawasan yang Presisi dan Berbasis Risiko.
• BBPOM Banda Aceh: Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menjadi narasumber utama, memaparkan mekanisme penanganan KLB keracunan pangan.
• Program Makan Bergizi Gratis: Riyanto menekankan pentingnya pengawasan ketat berbasis risiko, termasuk standar higienitas dapur.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh memaparkan mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Aceh Tahun Anggaran 2026, Rabu (7/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, itu menghadirkan Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, sebagai narasumber.

Rakerwas tersebut mengusung tema “Transformasi Pengawasan yang Presisi dan Berbasis Risiko dalam Mengawal Akuntabilitas Operasional dan Peningkatan Layanan Publik dalam Wilayah Hukum Polda Aceh”.

Acara dihadiri Irwasda Polda Aceh bersama jajaran Wakapolres, Kasubbagrenmin, Kasiwas, dan operator dari seluruh wilayah hukum Polda Aceh.

Kepala BBPOM Aceh, Riyanto mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menjelaskan, pengawasan obat dan makanan dilakukan mulai dari tahap pre-market hingga post-market.

Menurutnya, pengawasan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar perlindungan masyarakat dapat berjalan optimal.

“Sinergi antara BPOM dan kepolisian menjadi kunci dalam memastikan keamanan pangan dan perlindungan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Riyanto.

Baca juga: Aceh Timur Segera Punya UPT BPOM, 80 Persen Sudah Disetujui Pemda

Selain membahas regulasi pengawasan pangan, Riyanto juga menjelaskan standar higienitas dapur dalam pelaksanaan Program MBG serta mekanisme penanganan KLB keracunan pangan.

Penanganan keracunan pangan mendapat perhatian khusus dari peserta.

Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti mekanisme respons cepat, koordinasi lintas instansi, hingga dukungan kepolisian dalam penanganan kasus di lapangan.

Riyanto menekankan Program Makan Bergizi Gratis harus dijalankan dengan prinsip keamanan pangan yang ketat melalui pengawasan berbasis risiko.

“Dengan pengawasan yang presisi dan kolaboratif, kita dapat mencegah risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat,” pungkasnya.(*)