Antisipasi Keracunan Pangan, BBPOM dan Polda Awasi MBG

Ringkasan Berita:

• BBPOM di Banda Aceh memaparkan mekanisme penanganan KLB keracunan pangan dalam Rakerwas Itwasda Polda Aceh
• Transformasi Pengawasan yang Presisi dan Berbasis Risiko dalam Mengawal Akuntabilitas Operasional dan Peningkatan Layanan Publik dalam Wilayah Hukum Polda Aceh
• Riyanto juga menjelaskan standar higienitas dapur dalam pelaksanaan Program MBG serta mekanisme penanganan KLB keracunan pangan

“Dengan pengawasan yang presisi dan kolaboratif, kita dapat mencegah risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat.” RIYANTO, Kepala BBPOM Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh memaparkan mekanisme penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Aceh, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh itu menghadirkan Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, sebagai narasumber. Rakerwas tersebut mengusung tema ‘Transformasi Pengawasan yang Presisi dan Berbasis Risiko dalam Mengawal Akuntabilitas Operasional dan Peningkatan Layanan Publik dalam Wilayah Hukum Polda Aceh’.

Acara dihadiri Irwasda Polda Aceh bersama jajaran Wakapolres, Kasubbagrenmin, Kasiwas, dan operator dari seluruh wilayah hukum Polda Aceh.

Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan, pengawasan obat dan makanan dilakukan mulai dari tahap pre-market hingga post-market. 

Menurutnya, pengawasan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar perlindungan masyarakat dapat berjalan optimal. “Sinergi antara BPOM dan kepolisian menjadi kunci dalam memastikan keamanan pangan dan perlindungan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Selain membahas regulasi pengawasan pangan, Riyanto juga menjelaskan standar higienitas dapur dalam pelaksanaan Program MBG serta mekanisme penanganan KLB keracunan pangan.

Penanganan keracunan pangan mendapat perhatian khusus dari peserta. Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti mekanisme respons cepat, koordinasi lintas instansi, hingga dukungan kepolisian dalam penanganan kasus di lapangan.

Ia menekankan, Program Makan Bergizi Gratis harus dijalankan dengan prinsip keamanan pangan yang ketat melalui pengawasan berbasis risiko. “Dengan pengawasan yang presisi dan kolaboratif, kita dapat mencegah risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat,” pungkas Riyanto.(iw)