Pansus DPRA Sorot Persoalan Pelayanan RSUDZA, Singgung Soal Utang dan Ketersediaan Obat

Ringkasan Berita:

• Pansus LKPJ DPRA menyoroti pelayanan RSUDZA, mulai dari antrean panjang pasien, ruangan panas akibat AC rusak, hingga persoalan ketersediaan obat.
• Selain itu, isu utang rumah sakit sebesar Rp392 miliar juga menjadi perhatian, termasuk kritik terhadap pengadaan videotron yang dinilai pemborosan.
• Direktur RSUDZA, dr Muhazar, menegaskan pihaknya tetap mengutamakan pelayanan pasien, memperbaiki fasilitas, serta melunasi utang secara bertahap dengan dukungan pemerintah.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRA menyoroti sejumlah persoalan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA).

Atensi Pansus DPRA ini mulai dari antrean pasien yang panjang hingga kondisi sejumlah ruangan yang panas akibat tidak berfungsi pendingin udaranya (AC).

Sorotan tersebut disampaikan usai kunjungan dan peninjauan langsung Pansus LKPJ DPRA ke RSUDZA dalam rangka evaluasi terhadap pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit milik Pemerintah Aceh tersebut pada Jumat (8/5/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Tim Pansus LKPJ DPRA, Ilmiza Saaduddin Djamal, didampingi Sekretaris Tim Pansus LKPJ DPRA, Khalid, bersama sejumlah anggota Pansus lainnya. 

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRA, Ilmiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, secara umum pelayanan di RSUDZA telah berjalan cukup baik.

Namun, pihaknya tetap menemukan sejumlah catatan yang harus segera dibenahi manajemen rumah sakit.

Baca juga: Pansus DPRA Bongkar Dugaan Persekongkolan Jahat Penerbitan Izin Tambang di Aceh, Ini Rekomendasinya

“Ada memang kekurangan, itu merupakan hal yang biasa dan insya Allah dengan berbagai beragam masukan yang dari kami sampaikan dari tim Pansus, mudah-mudahan semuanya bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Direktur dan seluruh jajarannya,” ujar Ilmiza.

Selain kerusakan AC dan antrean panjang pasien, dalam kunjungan itu Ilmiza juga menyebut bahwa pihaknya menemukan persoalan ketersediaan obat dan pengadaan yang tidak menyentuh langsung pelayanan kesehatan.

Ia berharap, sejumlah persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Isu Utang

Selain persoalan pelayanan dan fasilitas, Pansus LKPJ DPRA juga menyoroti isu utang RSUDZA yang selama ini menjadi perhatian publik.

Sekretaris Pansus LKPJ DPRA, Khalid mengakui, bahwa posisi utang rumah sakit memang masih dalam proses audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat.

Namun persoalan itu menjadi masalah serius karena secara tidak langsung akan mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat. 

Baca juga: Pelayanan RSUZA Amburadul, Komisi V DPRA Geram dan Siap Panggil Manajemen

“Menyangkut dengan utang, ini kan sudah menjadi konsumsi publik,” paparnya.

“Tentu ini kan lagi masuk APIP atau Inspektorat mau diaudit. Kita juga menunggu hasil daripada audit Inspektorat dan BPK,” kata Khalid.

Di sisi lain, Khalid menyoroti terkait pengadaan videotron RSUDZA yang mencapai miliaran.

Ia menilai alokasi anggaran tersebut terkesan menghamburkan uang di tengah kondisi utang rumah sakit yang membengkak.

“Saya melihat ini sangat tidak layak di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan mengakses kesehatan. Ke depan kami harapkan program seperti ini ditiadakan,” katanya.

Utamakan Pelayanan Terbaik

Menanggapi sejumlah persoalan itu, Direktur RSUDZA, dr Muhazar mengaku bahwa pihaknya tetap mengutamakan pelayanan terbaik bagi pasien, di samping juga terus menyelesaikan masalah-masalah di rumah sakit. 

Salah satunya persoalan antrean panjang di poliklinik.

Dalam bulan ini, terang Muhazar, pihaknya mengembangkan operasional poliklinik yang dibuka lebih lama dari pagi hingga malam hari. 

Selain itu, ihwal ketersedian obat-obatan, Muhazar membantah bahwa RSUDZA mengalami krisis obat.

Namun, menurut dia, kendala utama terjadi pada distribusi dari pihak vendor yang menyebab ketersediaan obat bermasalah. 

“Soal obat-obatan kita tertatih memang, tapi bukan dalam arti tidak mampu menyediakan,” terang dia.

Baca juga: Demo Nakes & Pegawai, Pimpinan RSUZA Akomodir Demonstran, Segera Bentuk Tim

“Kita dipending oleh pihak vendor. Kita menyampaikan obat itu 400 ribu pcs per 3 bulan, tapi dia menyediakan hanya sebagian,” jelasnya.

Sementara, terkait dengan adanya ruangan yang tidak ber-AC, dr Muhazar mengaku sedang terjadi pemeliharaan AC di sejumlah ruangan.

Untuk itu, pihaknya bakal mempercepat perbaikan demi kenyamanan pasien. 

Selain itu, ia juga menanggapi persoalan beban utang RSUDZA yang mencapai Rp392 miliar. Pihaknya mengakui akan melakukan pelunasan secara bertahap, serta mencoba mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah dan pusat.

Saat ini, kata Muhazar, posisi utang RSUDZA dalam tahap dua proses audit oleh APIP dan Inspektorat.

“Iini sudah masuk tahap kedua selama 12 hari. Mungkin mereka akan selesai di tanggal 14 Mei nantinya,” beber dia.

“Nanti baru di situ dijabarkan berapa utang nilai koreksi, sehingga langkah dan upaya apa menjadi catatan dan rekomendasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, dr Muhazar memastikan, bahwa tidak akan ada lagi program kegiatan di RSUDZA yang terkesan pemborosan anggaran.

Semua program diprioritaskan pada peningkatan layanan seperti pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

“Pemborosan anggaran itu tidak terjadi kalau misalnya ada kegiatan yang tidak penting,” jelasnya.

“Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang kita prioritaskan itu adalah BMHP dan obat-obatan, itu yang penting,” papar Direktur.

“Setelah itu terpenuhi baru ada kegiatan sekundernya, kegiatan yang kedua yaitu pengadaan alat-alat kedokteran yang memang diperlukan untuk pasien,” pungkasnya.

Seperti diketahui, selain melakukan pemeriksaan di RSUDZA, Tim Pansus LKPJ DPRA juga melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), serta Dinas Pendidikan Aceh.

Hal tersebut merupakan bagian dari pembahasan LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025.(*)