Bupati Bireuen Terima Audiensi KGS, Komit Perjuangkan Hak Korban Banjir

Ringkasan Berita:

• Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak-hak korban banjir saat menerima audiensi KGS, Jumat (8/5/2026).
• Bupati menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemulihan pasca bencana.
• Audiensi diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk menjalin komunikasi intensif, bersinergi melakukan verifikasi data korban, serta memastikan distribusi bantuan berjalan adil dan tepat sasaran.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis, ST menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi saat menerima audiensi Koalisi Gerakan Sipil (KGS) di ruang kerjanya, Jumat (8/5/2026). 

Pertemuan ini dihadiri perwakilan masyarakat, aktivis LSM GeRAK, serta warga korban banjir dari beberapa kecamatan, dan didampingi Sekda Bireuen, BPBD, serta sejumlah kepala SKPK. Audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas petisi yang disuarakan dalam aksi damai sebelumnya.

Dalam dialog yang berlangsung akrab, Bupati Mukhlis menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemulihan pasca bencana. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Koalisi Sipil, untuk bersinergi mengawal realisasi petisi agar hak-hak korban terpenuhi secara adil dan tepat sasaran. 

Pemerintah, menurutnya, tidak menutup diri terhadap aspirasi publik dan siap menjalin kemitraan dengan masyarakat demi kepentingan bersama.

Koalisi Sipil menyampaikan sejumlah tuntutan krusial, seperti transparansi data korban banjir, kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik, serta permintaan jawaban tertulis dari pemerintah daerah. 

Baca juga: Bupati Bireuen Minta Rekanan Pembangunan Jembatan Kutablang Tambah Pekerja

Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana maupun konflik agar tidak ada warga yang terabaikan.

Sekda Bireuen, Ir Ismunandar turut menegaskan ajakan kepada Koalisi Sipil untuk terlibat langsung dalam verifikasi faktual bersama BPBD. 

Ia mengundang perwakilan koalisi turun ke lapangan guna memastikan validitas data korban dan mencari solusi sesuai regulasi. 

Pemerintah juga mengingatkan bahwa penyaluran bantuan maupun pembangunan infrastruktur harus mengikuti mekanisme birokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi intensif demi percepatan program pemulihan yang merata dan akuntabel. 

Momentum audiensi tersebut diharapkan menjadi awal dari diskusi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

Sekaligus memperkokoh kemitraan dalam memperjuangkan hak-hak korban banjir di Bireuen.(*)