Aliansi Rakyat Aceh Dirikan Posko Perjuangan di Kantor Gubernur

JASA menilai integrasi basis data kependudukan, verifikasi penerima manfaat, serta penguatan layanan primer melalui puskesmas merupakan bagian dari reformasi tata kelola yang lazim dilakukan dalam sistem kesehatan modern. Murhalim menambahkan, kebijakan semacam ini memang sering menghadapkan pemerintah pada dilema politik antara menjaga popularitas dan memastikan penggunaan anggaran publik secara efektif.

Meski demikian, JASA menekankan bahwa kritik dari masyarakat, mahasiswa, akademisi, maupun kelompok sipil tetap penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut diharapkan diarahkan untuk memperbaiki sistem, bukan melemahkan legitimasi program perlindungan sosial.

“Efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan hak rakyat, tetapi sebagai upaya memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” tegas Murhalim.

JASA juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, ulama, tokoh adat, pemuda, organisasi sipil, hingga aparatur gampong, untuk terlibat aktif dalam mengawal implementasi JKA. Pengawasan publik dinilai penting agar program berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Keberhasilan JKA bukan semata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan keberhasilan seluruh rakyat Aceh dalam menjaga prinsip keadilan sosial dan memastikan hak kesehatan tetap terlindungi bagi semua,” tutup Murhalim.(sak)