Pola Pembangunan Aceh Harus Kolaboratif, Akademisi Bukhari: Ulama Harus Dilibatkan Secara Strategis

Ringkasan Berita:

• Akademisi sekaligus Advokat dan Mediator PMN, Dr Bukhari MH CM, menilai pola pembangunan Aceh ke depan harus dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan ulama.
• Menurutnya, ulama di Aceh tidak boleh hanya ditempatkan dalam posisi seremonial keagamaan semata, seperti imam masjid atau lembaga fatwa.
• Tetapi juga perlu diberi ruang dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Akademisi sekaligus Advokat dan Mediator PMN, Dr Bukhari MH CM, menilai pola pembangunan Aceh ke depan harus dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan ulama secara strategis dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi umat, sosial, hingga penguatan moral birokrasi.

Menurutnya, ulama di Aceh tidak boleh hanya ditempatkan dalam posisi seremonial keagamaan semata, seperti imam masjid atau lembaga fatwa, tetapi juga perlu diberi ruang dalam proses perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

“Selama ini ulama sering hanya ditempatkan dalam posisi simbolik, padahal mereka memiliki pengaruh sosial yang sangat besar dalam membangun kesadaran masyarakat. Pemerintah Aceh seharusnya melibatkan ulama secara lebih luas dalam sektor pendidikan, pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan sosial, bahkan dalam penyusunan kebijakan strategis daerah,” ujar Dr Bukhari, kepada Serambinews.com, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, Aceh memiliki karakter historis dan sosiologis yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia sehingga pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknokratis, tetapi juga harus berbasis nilai dan legitimasi moral masyarakat.

Menurut Dr Bukhari, hubungan harmonis antara umara dan ulama bukan sekadar romantisme sejarah Aceh, melainkan model kepemimpinan yang sejak lama terbukti mampu menjaga stabilitas sosial dan identitas masyarakat Aceh.

Dalam sejarah Kesultanan Aceh, kata dia, ulama tidak hanya menjadi penasihat agama, tetapi juga ikut menentukan arah politik, pendidikan, hingga ekonomi kerajaan.

Ia menjelaskan, gagasan pembangunan kolaboratif tersebut juga dapat diperkuat melalui teori social capital atau modal sosial yang dikembangkan Robert D Putnam. Dalam teori itu, kemajuan suatu daerah dipengaruhi tingkat kepercayaan sosial, jaringan kolektif, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Di Aceh, ulama memiliki modal sosial yang sangat kuat dan dipercaya masyarakat lintas lapisan. Ketika pemerintah dan ulama berjalan bersama, maka akan lahir kepercayaan publik yang tinggi,” katanya.

Menurutnya, program pembangunan akan lebih mudah diterima masyarakat apabila memiliki legitimasi moral dan sosial.

Selain itu, Dr Bukhari juga mengaitkan pentingnya kolaborasi tersebut dengan konsep good governance yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan.

Dalam konteks Aceh, ulama dinilai menjadi salah satu aktor penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Tidak hanya itu, ia juga menilai pendekatan maqashid syariah relevan dalam mendukung pelibatan ulama dalam pembangunan daerah. Konsep yang dikembangkan Abu Ishaq Al-Syatibi tersebut menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama kebijakan publik.

Baca juga: VIDEO - Arus Lalu Lintas di Sekitar Kantor Gubernur Aceh Lumpuh Total

Karena itu, pembangunan ekonomi maupun pendidikan di Aceh seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga kualitas moral dan kesejahteraan masyarakat.