Pengamat Ekonomi Publik Sorot Prioritas dan Kualitas Belanja Publik Pemerintah Aceh

Safwan turut menyoroti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh tahun 2025. 

PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp257,50 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 hanya sebesar Rp158,34 triliun.

“Selisih yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nominal belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil masyarakat,” katanya.

Menurut dia, perputaran uang di Aceh memang besar, tetapi manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Ekonomi terlihat tumbuh di atas kertas, tetapi daya beli masyarakat tetap lemah,” ujarnya.

Karena itu, Safwan meminta Pemerintah Aceh melakukan reformasi anggaran secara menyeluruh dengan memangkas belanja yang tidak produktif dan mengalihkan fokus APBA pada pelayanan dasar masyarakat.

Baca juga: Aliansi Rakyat Aceh Kembali Gelar Aksi Tolak Pergub JKA Senin Lusa

Ia menilai sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, pemberdayaan pemuda, dan penguatan ekonomi rakyat, harus menjadi prioritas utama pembangunan Aceh ke depan.

“JKA tidak boleh diperlakukan sebagai beban fiskal ataupun komoditas politik,” tukas dia. 

“Program ini harus diposisikan sebagai mandatory spending jangka panjang di bidang kesehatan guna menjaga kualitas hidup masyarakat Aceh,” katanya.

Safwan menegaskan, bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada besarnya APBA atau tingginya serapan anggaran, melainkan sejauh mana anggaran mampu menghadirkan rasa aman, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

“Ketika kesehatan rakyat masih dipolemikkan di tengah triliunan SILPA, maka yang dipertanyakan bukan hanya kebijakan anggaran, melainkan juga keberpihakan kekuasaan itu sendiri,” pungkasnya.(*)