Pengamat Ekonomi Publik Sorot Prioritas dan Kualitas Belanja Publik Pemerintah Aceh

Pada Desember 2025, inflasi Aceh disebut mencapai 6,71 persen atau tertinggi secara nasional, sementara inflasi nasional berada pada angka 2,92 persen.

Menurut dia, tingginya inflasi berdampak langsung terhadap melemahnya daya beli masyarakat. 

Harga pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok terus meningkat, sementara pendapatan masyarakat cenderung stagnan.

“Dalam situasi seperti ini, program perlindungan sosial seperti JKA seharusnya diperkuat, bukan justru diperdebatkan,” katanya.

Safwan mengungkapkan, polemik JKA menjadi semakin ironis karena Pemerintah Aceh justru memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.

Baca juga: Mahasiswa, JKA, Tukin, dan Pokir: Mengapa Rakyat Harus Membayar dengan Kesehatan?

Dari total APBA 2025 sebesar Rp11,68 triliun, realisasi anggaran hanya mencapai 89,98 persen sehingga menyisakan SILPA sekitar Rp1,17 triliun.

“Hal ini menunjukkan bahwa persoalan JKA bukan karena Aceh tidak memiliki anggaran, melainkan karena pemerintah gagal menetapkan prioritas belanja yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengkritik sejumlah belanja daerah yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mulai dari pokok pikiran (pokir) dewan, perjalanan dinas, renovasi kantor, hingga pengadaan fasilitas pejabat.

“Ketika belanja birokrasi lebih diprioritaskan daripada belanja perlindungan rakyat, APBA kehilangan ruh keadilan sosial,” kata Safwan.

Selain persoalan ekonomi, Safwan mengingatkan, bahwa Aceh juga menghadapi ancaman serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Angka stunting di sejumlah wilayah disebut masih berada di atas 25 persen. 

Pada saat yang sama, penyalahgunaan narkoba dan praktik judi online terus meningkat di kalangan generasi muda.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari lemahnya pembangunan ekonomi dan sosial. 

Minimnya lapangan kerja, rendahnya produktivitas generasi muda, serta lemahnya perlindungan sosial membuat masyarakat semakin rentan terhadap berbagai persoalan sosial.