Pengamat Ekonomi Publik Sorot Prioritas dan Kualitas Belanja Publik Pemerintah Aceh

Ringkasan Berita:

• Pengamat Ekonomi Publik Dr Safwan Nurdin menilai polemik pembiayaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mencerminkan krisis prioritas anggaran pemerintah daerah.
• Ia menyoroti tingginya kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta masalah sosial, sementara belanja publik lebih banyak diarahkan ke birokrasi daripada kebutuhan dasar rakyat.
• Safwan menegaskan JKA harus diposisikan sebagai belanja wajib jangka panjang demi perlindungan sosial, bukan sekadar beban fiskal atau komoditas politik.

Menurut Safwan, JKA sejak awal dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Polemik pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai bukan sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan mencerminkan krisis prioritas anggaran di lingkungan Pemerintah Aceh. 

Pengamat Ekonomi Publik, Dr Safwan Nurdin, SE, MSi menilai, pemerintah daerah belum menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan.

Di tengah tingginya angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, hingga meningkatnya persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan judi online, perdebatan mengenai keberlanjutan JKA justru memunculkan pertanyaan besar tentang arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

“Masalah utama Aceh hari ini bukan kekurangan anggaran, melainkan kurangnya keberanian politik untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi dan elite kekuasaan,” kata Safwan yang juga Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh dalam keterangan persnya, Jumat (15/5/2026).

Menurut Safwan, JKA sejak awal dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. 

Karena itu, ketika pembiayaannya dipolemikkan, publik menilai pemerintah gagal menentukan prioritas pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.

Ia menyoroti ironi pembangunan Aceh yang selama bertahun-tahun menerima dana otonomi khusus dan memiliki APBA terbesar di Sumatera, tetapi masih dibayangi tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan tersebut. 

Baca juga: Mualem di Persimpangan: JKA Didesil, Kepercayaan Rakyat Terbelah

Tingkat kemiskinan Aceh disebut masih berada di kisaran 14 persen atau jauh di atas rata-rata nasional.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan anak muda dan lulusan perguruan tinggi, masih berada pada kisaran 5–6 persen. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh belum mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

“Struktur ekonomi Aceh masih terlalu bergantung pada belanja pemerintah dan dana transfer pusat,” urai dia. 

“Sektor produktif masyarakat seperti industri pengolahan, hilirisasi pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM modern belum berkembang secara optimal,” ujarnya.

Safwan juga menyoroti tingginya inflasi Aceh sepanjang 2025.