Tim Pemkab Nagan dan DPRK Temui Satgas PRR di Kemendagri, Perjuangkan Bantuan Korban Bencana

Ringkasan Berita:

• Membahas percepatan penanganan korban bencana hidrometeorologi di Nagan Raya.
• Membahas tindak lanjut penanganan masyarakat terdampak bencana, sesuai aspirasi warga dan tuntutan Aliansi Korban Bencana Menggugat (AKBM).
• Data terbaru korban diusulkan untuk menerima bantuan sosial berupa jaminan hidup (jadup), isi hunian, dan pemberdayaan ekonomi.
• Setelah data valid, BPS akan melakukan verifikasi dan validasi, lalu Kemensos melakukan cleansing data penerima bantuan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pemkab) Nagan Raya,l bersama anggota DPRK Nagan Raya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Kunjungan itu guna membahas percepatan penanganan korban bencana hidrometeorologi di daerah tersebut.

Dalam kunjungan itu, tim  dipimpin Bupati Dr TR Keumangan diwakili Plt Sekda Ir H Hizbulwatan dan hadir Plt Kadis Sosial Ali Munir SE MM AK Kalak BPBD Irfanda Rinaldi SSTP., Kepala BPKD Alfiandri SE MSiAk serta sejumlah anggota DPRK Nagan Raya.

Plt Sekda mengadakan pertemuan dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hizbulwatan mengatakan, pertemuan tersebut membahas tindak lanjut penanganan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Nagan Raya.

“Hal ini merupakan tindak lanjut atas tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Korban Bencana Menggugat (AKBM) serta aspirasi warga di Desa Kuta Trieng dan Lamie, Kecamatan Darul Makmur, beberapa waktu lalu,” ujar Hizbulwatan.

Baca juga: Bupati Gayo Lues Kembali Temui Kementerian PKP, Percepat Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana

Ia menjelaskan, Pemkab Nagan Raya telah menyampaikan data terbaru korban bencana hidrometeorologi untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial, seperti bantuan jaminan hidup (jadup), isi hunian, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.

“Pemkab selalu bersinergi dengan DPRK Nagan Raya untuk memperjuangkan bantuan ini bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Nagan Raya,” ungkap Plt. Sekda Hizbulwatan.

Menurut Hizbulwatan, kunjungan ke Posko Nasional Satgas di Kemendagri diharapkan dapat memberikan kepastian terkait bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Nagan Raya.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Kami akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif, baik dengan tim Satgas Pusat, BPS, maupun Kementerian Sosial (Kemensos),” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kusuma, menyambut baik serta mengapresiasi kunjungan tim Pemkab Nagan Raya dan DPRK.

“Kami dari tim satgas akan segera memfasilitasi usulan dari Pemkab Nagan Raya dan akan berkoordinasi dengan BPS serta Kemensos untuk percepatan pemberian bantuan,” kata Tamimi.

Ia juga meminta Pemkab Nagan Raya segera melakukan validasi terhadap seluruh data korban apabila masih ditemukan data yang belum valid maupun kekeliruan data.

“Apabila data sudah valid, nanti kami akan sampaikan ke BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi (verval) pemadanan data,” sebutnya.

“Selanjutnya, Kemensos akan melakukan cleansing data penerima bantuan sesuai dengan data yang disampaikan oleh BPS,” tambahnya.(*)