DPR RI Dukung Dosen PPPK Jadi PNS, ADAKSI Aceh Dorong Langkah Konkret Pemerintah

“Selama ini ADAKSI juga konsen memperjuangkan nasib dosen PPPK menjadi PNS selain fokus pada perjuangan Tukin for All dan rapel Tukin 2020–2024 yang masih menjadi kewajiban pemerintah,” tegasnya.

Dukungan terhadap pengangkatan dosen PPPK menjadi PNS menguat setelah Komisi X DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap usulan pengangkatan 10.942 dosen PPPK menjadi PNS.

Aspirasi tersebut akan dibawa dan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 20 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, Esti menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan para dosen PPPK akan menjadi bahan masukan penting bagi Komisi X DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah.

Selain persoalan status kepegawaian, Komisi X DPR RI juga menyoroti keberlanjutan studi doktoral bagi dosen PPPK yang sedang menempuh pendidikan serta persoalan tunjangan kinerja yang selama ini menjadi perhatian kalangan akademisi.

Sebelumnya, Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) secara resmi meminta pemerintah mengangkat 10.942 dosen PPPK menjadi PNS.

Ketua Umum ADAPI, Moh Nor Afandi, menilai perubahan status tersebut merupakan solusi paling realistis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dosen PPPK.

Menurut Afandi, apabila dosen PPPK diangkat menjadi PNS, maka seluruh aspek regulasi dan hak kepegawaian akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN PNS sehingga memberikan kepastian hukum dan karier yang lebih jelas.

Usulan tersebut kini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi dosen di Indonesia, termasuk DPW ADAKSI Aceh yang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih adil, profesional, dan berkelanjutan.(*)