Harga Sawit Anjlok, Pemkab Aceh Singkil Didesak Panggil Perusahaan PMKS

Ringkasan Berita:

• Pemerhati Aceh Singkil, Budi Harjo, mendesak Pemkab Aceh Singkil segera memanggil perusahaan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS)..
• Tujuannya meninjau ulang standarisasi harga TBS yang anjlok di tingkat warga.
• Pemkab diminta menurunkan satgas pangan untuk mengaudit indeks harga riil dan potongan di papan timbangan pabrik.
• Hal ini guna mencegah praktik sepihak yang merugikan petani swadaya.
• Ia menilai penurunan harga yang tak diintervensi menunjukkan pemda kurang berpihak pada petani.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, diminta segera memanggil perusahaan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS). 

Langkah itu untuk meninjau ulang standarisasi harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, yang anjlok.

Selain itu, Pemkab Aceh Singkil, juga diminta segera menurunkan satgas pangan untuk mengaudit skema indeks harga riil serta persentase potongan di papan timbangan pabrik agar terbebas dari praktik sepihak yang merugikan rantai niaga petani swadaya.

"Mendesak bupati segera melakukan pemanggilan resmi terhadap pimpinan perusahaan kelapa sawit di wilayah Aceh Singkil guna meninjau ulang standarisasi harga beli akibat hancurnya harga di tingkat masyarakat," kata Pemerhati Aceh Singkil, Budi Harjo, Jumat (29/5/2026).

Budi Harjo menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan harga sawit. 

Langkah itu untuk memastikan hak ekonomi para petani kelapa sawit swadaya di Aceh Singkil mendapatkan perlindungan dan keadilan harga sawit.

Menurut Budi, penurunan tajam harga sawit yang tidak segera diintervensi pemerintah daerah menujukan sikap kurang berpihak pada nasib petani swadaya.

Baca juga: Sempat Simpang Siur, Harga Sawit Bertahan Rp1.980 Per Kg di Tingkat Petani Aceh Singkil

Perbandingan dengan Pemda Lain

Kondisi ini sebutnya, sangat kontras jika dibandingkan dengan pergerakan pemerintah di luar daerah. 

Ia mencontohkan langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah di Provinsi Riau, Jambi dan Kalimantan.

Berkat pengawasan dan intervensi ketat harga beli kelapa sawit petani di daerah lain berada di level yang lebih layak.

"Mengapa pemerintah daerah kita seolah menutup mata melihat harga di tingkat masyarakat hancur di bawah dua ribu rupiah tanpa ada upaya pembelaan," tegasnya.(*)