Pemkab Tangani Darurat Kerusakan Jaringan Irigasi Gunung Pudung Aceh Selatan

Ringkasan Berita:

• Kerusakan jaringan irigasi Gunung Pudung di Aceh Selatan mengganggu pasokan air ke lahan pertanian dan menimbulkan keresahan petani.
• Pemkab Aceh Selatan sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh agar perbaikan masuk dalam APBA-P, namun belum ada kepastian realisasi anggaran.
• Sambil menunggu, Pemkab menyiapkan opsi penanganan darurat melalui BPBD agar distribusi air segera kembali normal dan produktivitas pertanian tidak terganggu.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Ilhami Syahputra | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan sedang menghadapi tantangan serius terkait kerusakan jaringan irigasi Gunung Pudung yang berdampak langsung pada pasokan air ke lahan pertanian masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan petani karena suplai air yang terganggu berpotensi menghambat produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Aceh Selatan, Skar Fharaby menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pengairan Provinsi Aceh. 

Hal ini karena irigasi Gunung Pudung merupakan aset dan kewenangan pemerintah provinsi.

Menurutnya, Pemerintah Aceh sedang berupaya agar perbaikan irigasi dapat dimasukkan dalam alokasi anggaran Perubahan APBA (APBA-P).

Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan benar-benar terealisasi.

Baca juga: Free Intake Gunung Pudung Rusak, OKP dan Ormas Kluet Raya Desak Pemerintah Aceh Segera Bertindak

“Jawaban yang kami terima, mereka sedang mengupayakan agar penanganan irigasi itu bisa diakomodir dalam APBA Perubahan,” urainya. 

“Namun mereka juga belum berani memberikan janji terkait kepastiannya,” ungkap Skar Fharaby.

Sementara menunggu kepastian dari provinsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan tidak tinggal diam. 

Dinas PUPR bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang membahas opsi penanganan darurat agar distribusi air bisa segera kembali normal.

Salah satu alternatif yang dikaji adalah mekanisme tanggap darurat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Skema ini dinilai lebih cepat untuk mengatasi kebutuhan mendesak masyarakat dan petani.

“Kami akan berdiskusi dengan TAPD untuk menentukan skema tercepat yang memungkinkan dilakukan,” beber dia.