Ramza Harli Minta Tiyo Segera Ajukan Permohonan Maaf, Kader Gerindra Geram soal Dugaan Hina Presiden

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli SE, meminta Tiyo Ardianto yang merupakan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Permintaan tersebut disampaikan Ramza menyusul beredarnya video yang memuat pernyataan Tiyo dan menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kader Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh itu menilai, kritik terhadap pemerintah boleh saja dalam negara demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan secara objektif dan tidak mengarah pada penghinaan terhadap personal kepala negara. "Tuntutan maaf ini karena yang bersangkutan dinilai telah melampaui batas kritik objektif, dan masuk ke ranah penghinaan personal terhadap kepala negara," kata Ramza kepada Serambi, Senin (15/6/2026).

Ia menyebut, sebagai seorang akademisi, Tiyo semestinya mengedepankan argumentasi yang berbasis data dan fakta dalam menyampaikan pandangan maupun kritik kepada pemerintah. Menurut Ramza, penggunaan kata-kata yang dinilai menyerang kehormatan pribadi Presiden, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk kader Partai Gerindra.

Selain meminta permohonan maaf, Ramza juga mendorong aparat kepolisian, khususnya tim siber, untuk menindaklanjuti laporan atau temuan terkait konten yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

"Kritik terhadap pemerintah itu boleh saja, tetapi harus ada batas antara kritik yang membangun dan penghinaan terhadap kepala negara. Penggunaan kata-kata kasar sama sekali tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang santun," ujar Ramza.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh itu berharap, polemik ini jangan dibiarkan berlarut-larut yang berakibat jatuhnya wibawa bangsa. Karena menghina kepala negara sama saja menjatuhkan wibawa bangsa. "Saya berharap ke depan nanti, semua pihak harus bisa mengedepankan etika serta tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maupun media sosial," tutupnya. (*)