Demo Meluas, Aceh Kondusif Bukan Berarti Masyarakat tidak Peduli

“Gerakan ini (di Aceh) tidak akan sebesar demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain, tetapi tetap terhubung melalui jaringan rizomatik yang saling mendukung ,” PROF HUMAM HAMID, Sosiolog Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Di tengah gelombang demonstrasi yang mengguncang Jakarta dan sejumlah kota-kota besar Indonesia, Aceh tampak jauh lebih tenang dan relatif tidak terlibat dalam ketegangan politik nasional. Bahkan, aksi-aksi yang digelar oleh gerakan mahasiswa sama sekali tidak menimbulkan perpecahan dan anarkis.

Seperti aksi demonstrasi yang dilakukan Gerakan Solidaritas Rakyat Aceh pada Jumat (29/8/2025). Aksi yang berlangsung di depan Mapolda Aceh itu menyoroti berbagai kasus yang terjadi pada aksi yang berlangsung di kawasan Gedung DPR RI, salah satunya kasus tewasnya seorang driver ojek online (ojol) yang diduga terlindas kendaraan taktis milik aparat kepolisian. 

Namun aksi ini berjalan cukup kondusif dan tidak menimbulkan unsur pengrusakan hingga kekerasan. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan beberapa gelombang aksi yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. 

Tak hanya itu, amatan Serambi, saat ini juga terdapat sejumlah massa tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh (ARA) yang tengah membuka posko open donasi untuk demo yang dijadwalkan berlangsung Senin (1/9/2025) besok.

Pada lapak posko yang dibuka di depan Gedung DPR Aceh itu, juga tidak ada pengrusakan atau aksi vandalisme yang terjadi. Massa hanya memanfaatkan beberapa sisi pagar dan tiang untuk menggantung spanduk serta ornamen tuntutan aksi.

Tetap terhubung

Terkait fenomena ini, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Humam Hamid, menjelaskannya dengan menggunakan kerangka rizoma yang dikembangkan filsuf Prancis, Gilles Deleuze dan Félix Guattari. Menurutnya, meski Aceh terlihat diam, bukan berarti masyarakatnya terputus dari arus besar yang terjadi di pusat. 

“Gerakan massa di Jakarta bisa dilihat sebagai struktur rizomatik, terhubung melalui berbagai titik kecil dan seringkali tidak terlihat dari permukaan. Aceh, dengan keunikannya, beroperasi dalam cara yang sama, tersebar, tersembunyi, namun tetap terhubung dalam jaringan sosial yang tak langsung dan tidak terstruktur,” ujar Prof Humam, Sabtu (30/8/2025). 

“Aceh tidak perlu ikut serta dalam protes besar untuk menunjukkan bahwa mereka tetap terhubung dengan dinamika sosial yang lebih besar di negara ini,” lanjutnya. 

Prof Humam menilai, keunikan Aceh terletak pada kelelahan panjang pascakonflik dan kompleksitas masalah lokal yang sangat mendalam. Sejarah panjang konflik, rekonsiliasi yang sulit, dan ketidakmampuan untuk menikmati hasil perdamaian membuat banyak orang Aceh merasa lelah dan lebih memilih untuk membenahi diri sendiri daripada terlibat dalam hiruk-pikuk politik pusat. 

Masalah-masalah seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan kesenjangan sosial yang terus membebani, lebih mendesak rakyat Aceh daripada berpartisipasi dalam protes besar yang tidak langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ketenangan Aceh bukan berarti masyarakat sepenuhnya tidak peduli. Protes bisa saja muncul, namun dalam skala lebih kecil dan terfokus pada isu-isu lokal. “Gerakan ini tidak akan sebesar demonstrasi di Jakarta, dan kota-kota lain, tetapi tetap terhubung melalui jaringan rizomatik yang saling mendukung. Aceh bisa ikut dalam gelombang nasional, tetapi bukan dengan cara yang menggelegar atau masif,” jelasnya. 

Demontrasi Meluas

Sementara itu, Sabtu kemarin, aksi demonstrasi telah meluas ke sejumlah daerah. Di antaranya di Bandung, yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, diinisiasi oleh elemen mahasiswa dan organisasi sipil yang menuntut transparansi dan pengawasan kebijakan aparat yang dinilai represif.

Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi juga ikut bergabung. Kehadirannya memicu reaksi beragam, mulai dari sorakan dukungan hingga cemoohan. Kericuhan memuncak ketika aparat kembali melepas tembakan gas air mata. Dedi bersama rombongan hampir terjebak di tengah kerumunan sebelum akhirnya dievakuasi ke dalam Gedung DPRD Jabar untuk menghindari amukan massa.

Pengawal pribadi Dedi sempat terlibat adu mulut dengan demonstran. Massa mengira mereka adalah aparat polisi yang menyamar. Ketegangan itu berhasil diredam setelah personel TNI turun tangan melerai, sehingga insiden tidak berkembang menjadi bentrokan fisik yang lebih besar.

Di Solo, aksi dipusatkan di markas Brimob Surakarta, diikuti oleh ojol dan mahasiswa. Semula berlangsung damai, namun bentrokan terjadi antara massa dan aparat, aparat menggunakan gas air mata dan alat taktis lainnya. Polisi dan TNI sempat turun untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi beberapa area.

Sementara demo di DPRD Makassar dilaporkan berujung ricuh. Massa membakar beberapa fasilitas wilayah seperti gedung DPRD, mobil, dan sepeda motor. Bahkan, beberapa korban jiwa dilaporkan saat kerusuhan berlangsung. Situasi memanas di Kota Makassar membuat Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turun langsung ke lapangan. Ia menemui massa aksi di Jalan Urip Sumohardjo pada Sabtu dini hari (30/8/2025).

Semenetara di Jogjakarta, massa melakukan aksi di depan markas Polda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Beberapa fasilitas seperti layanan SIM dilaporkan terbakar, dan Sultan Yogyakarta datang menemui perwakilan massa untuk meredam ketegangan.

Demo juga tercatat berlangsung di sejumlah wilayah lain seperti Medan, Surabaya, Pontianak, Makassar, Gorontalo, dan Palu. Banyak dari aksi ini dipicu isu yang sama: tuntutan keadilan, pencopotan aparat, dan penolakan terhadap penambahan tunjangan atau kebijakan elit politik.(ra/**)

Presiden Perintahkan Tindak Tegas Aksi Anarkis

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku.

"Bapak presiden memerintahkan kepada saya dan panglima khusus untuk tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku," katanya dilansir dari Kompas TV, Sabtu (30/8/2025). 

Sigit mengatakan sejumlah aksi yang berlangsung dalam dua hari terakhir sudah mengarah ke tindakan anarkis. Bahkan, kata dia, mengarah ke tindakan pidana. "Mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran. Dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan cenderung mengarah ke peristiwa pidana," ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut dia, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam UU No 9/1998 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 

"Penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun, tentu ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain, harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Sigit juga mengatakan Polri dan TNI akan segera mengambil langkah untuk memulihkan situasi keamanan. "Dan tentunya kita berharap, kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh nasional, elemen bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada," katanya.

Kumpulkan Ormas Islam

Terpisah, Presiden Prabowo Sabtu kemarin juga mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat. Pertemuan ini diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya lewat konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden. 

"Sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang," kata Gus Yahya dalam keterangannya.

Dalam pertemuan itu, turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang. Ke-16 ormas itu berdialog dengan Presiden Prabowo yang didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. "Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini," ungkap Gus Yahya lagi. 

Menurut Gus Yahya, pertemuan ini menyepakati agar mereka bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat untuk tenang. "Untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi," lanjutnya.(kompas.com)