Buntut Demo, Sidang Korupsi APBG Menyeret Mantan Keuchik di Pidie Ditunda

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sidang perkara tindak pidana korupsi APBG di Pengadilan Negeri atau PN Tipikor Banda Aceh, Senin (1/9/2025) hari ini, ditunda.

Penundaan kasus korupsi dengan terdakwa mantan Keuchik Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, M Yusuf Ishak, akibat unjuk rasa dilancarkan Aliansi Rakyat Aceh di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, Senin (1/9/2025). 

Untuk diketahui, berdasarkan informasi didapat Serambinews.com, Senin (1/9/2025), bahwa saat ini di depan Gedung DPRA mulai dipadati pendemo, baik dari masyarakat dan sejumlah pedagang. 

Perkara korupsi APBG yang menyeret mantan Keuchik Pereulak Busu, M Yusuf Ishak, yang telah dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU Cabjari Pidie di Kotabakti, 1,9 tahun penjara. 

Baca juga: Kasus Keuchik Korupsi APBG di Pidie, Jaksa Agendakan Sidang Tuntutan

Terdakwa dinilai JPU telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD), sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. 

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Perkara tindak pidana korupsi APBG dengan terdakwa M Yusuf Ishak ditunda hari ini. Jadwal sidang dengan agenda putusan Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh akan dilanjutkan, Senin (8/9/2025)," kata Kepala Cabjari Pidie di Kotabakti, Yudha Utama Putra SH, kepada Serambinews.com, Senin (1/9/2025).

Penasehat Hukum terdakwa, Teuku Musliadi SH, yang ditanya Serambinews.com, Senin (1/9/2025) menyebutkan, sidang dengan agenda putusan Majelis Hakim PN Tipikor Banda Aceh, hari ini ditunda.

Sidang tersebut akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama. 

"Alasan yang kami terima, bahwa penundaan sidang hari ini karena aksi demo," kata T Musliadi. 

Seperti diketahui, tuntutan terhadap terdakwa M Yusuf Ishak dituntut 1,9 tahun penjara. 

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Cabjari Pidie di Kotabakti, Yudha Utama Putra SH, didampingi Sara Yulis SH, dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Senin (11/8/2025).

Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim Fauzi SH MH (hakim ketua), didampingi Ani Hartati SH MH dan Harmi Jaya SH (hakim anggota). 

Sementara terdakwa M Yusuf Ishak didampingi penasehat hukum Teuku Musliadi SH dan Jamaliah Ramli SH.

Amar tuntutan berjumlah tujuh lembar itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum antara lain, dinyatakan terdakwa M Yusuf Ishak sebagai mantan Keuchik Peureulak Busu, Kecamatan Mutiara, Pidie, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan. 

Juga salah menggunakan jabatan sehingga menyebabkan kerugian negara, yang tertuang dalam dalam pasal 3 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan subsidair dari JPU. 

Dengan demikian, JPU menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Yusuf Ishak dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan penjara, dengan dikurangi hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan. 

JPU juga membebani terdakwa M Yusuf Ishak membayar denda sebesar Rp 50.000.000, dengan subsidair selama dua bulan penjara. 

Selain itu, JPU membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 123.708.965. 

Namun, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menggantikan uang pengganti tersebut. 

Jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara selama sembilan bulan penjara. 

Dalam amar tuntutan itu, JPU juga menyebutkan perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Bahwa, termaktub dalam Pasal 24 berisi penyelenggara pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum. 

Lalu, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas. 

Selain itu, perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Antara lain, tertuang dalam Pasal 2, poin a bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib hingga disiplin terhadap penggunaan anggaran. 

JPU juga menyebutkan dalam poin 63, bahwa Rp 130.600.000, dengan rincian  sebesar Rp 120.600.000 dan Rp 10.000.000 dikembalikan ke Rekening Kas Umum Gampong atau RKUG, yang dikonversi menjadi uang pengganti kerugian keuangan negara.(*)