Wagub Aceh Fadhlullah Bahas Situasi Pasca Demo Bersama Mendagri

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/9/2025). 

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan agenda membahas perkembangan inflasi, pengendalian kemiskinan, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca beberapa aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk memperkuat komunikasi dan langkah koordinatif bersama Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah. 

Ia juga menekankan pentingnya mendekati masyarakat melalui tokoh-tokoh berpengaruh, melaksanakan doa bersama lintas agama, serta menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.

Baca juga: Wagub Fadhlullah Ajak Masyarakat Aceh Pertahankan Tradisi Maulid

“Jangan membuat acara seremonial yang terkesan hura-hura dan pemborosan. Hindari juga flexing kemewahan, baik oleh pejabat maupun keluarganya. 

Kepala daerah harus menampilkan sikap sederhana, low profile, dan menenangkan dalam setiap pernyataan publik,” ujar Mendagri.

Tito juga meminta agar seluruh kegiatan luar negeri pejabat daerah ditunda, kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing, serta segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak menimbulkan trauma masyarakat. 

Selain itu, ia mendorong pengaktifan kembali siskamling di tingkat RT/RW untuk memperkuat keamanan lingkungan.

Menurunkan angka kemiskinan

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya strategi terpadu dalam menurunkan angka kemiskinan. 

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga 5 persen pada tahun 2029, dengan penurunan sekitar 0,86 persen per tahun.

Baca juga: Harga Emas di Banda Aceh Hari Ini Bertahan Dekati Rekor Tertinggi, 8 September 2025 Dijual Segini

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi bersama. Pemerintah tahun 2025 telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan angkatan kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.

Muhaimin juga menekankan perlunya memperluas akses masyarakat miskin terhadap dokumen kependudukan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka akses pembiayaan bagi UMKM.

 Ia mendorong pemerintah daerah berperan aktif dalam konsolidasi program dan intervensi anggaran untuk memastikan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga ke desa-desa.

Baca juga: Wagub Fadhlullah Dorong OJK Bantu Transformasi Bank Aceh Jadi Bank Devisa