Para Pakar dan Sejarawan Bahas Jejak Jalur Rempah Pala dan Lada di Barat Selatan Aceh

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda Nagan Raya ini membahas sejarah perdagangan rempah, khususnya di pantai barat Aceh, yang diyakini menjadi salah satu titik penting dalam jalur perdagangan rempah dunia.

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE -  Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I Kementerian Kebudayaan bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Arkeologis Jejak Perdagangan Rempah Pantai Barat Aceh”, Selasa (16/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda Nagan Raya ini membahas sejarah perdagangan rempah, khususnya di pantai barat Aceh, yang diyakini menjadi salah satu titik penting dalam jalur perdagangan rempah dunia.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPK Wilayah I, Piet Rusdi, anggota TACB Rahmad Syah Putra, dan Jovial Pally Taran.

Mereka memaparkan hasil kajian arkeologis dan historis terkait komoditas pala, lada, dan cengkeh yang menjadi penggerak utama ekonomi masa lalu.

“Diskusi ini penting untuk merekonstruksi jejak peradaban dan sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan pelestarian cagar budaya,” ujar Piet Rusdi.

Acara diikuti perwakilan DPRK Nagan Raya, pimpinan SKPK, akademisi, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), budayawan, sejarawan, hingga masyarakat.

Baca juga: Tokoh Muda di Nagan Raya Dukung Pembangunan Terowongan Geurute, Perlancar Transportasi ke Barsela

Sesi diskusi interaktif turut menyoroti perlunya pemetaan lanjutan untuk melindungi situs-situs sejarah terkait jalur rempah.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Nagan Raya Musiddiq SHi MSi menyebut, hasil FGD akan menjadi rujukan bagi kebijakan daerah.

“Kami akan menindaklanjuti masukan yang muncul, sehingga warisan budaya ini bisa dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk edukasi dan pariwisata,” katanya.

FGD ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi Jalur Rempah yang tengah digencarkan pemerintah, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan sejarah dan kebudayaan Aceh. (*)