DPMGP-KB Gelar Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

Pertemuan yang berlangsung di Oproom Kantor Bupati Bireuen ini dibuka Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, yang diwakili Asisten II Setdakab, Dailami SHut MLing, dan dihadiri para camat serta unsur terkait lainnya.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen, Kamis (18/9/2025), menggelar kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat desa.

Pertemuan yang berlangsung di Oproom Kantor Bupati Bireuen ini dibuka Bupati Bireuen, H Mukhlis ST, yang diwakili Asisten II Setdakab, Dailami SHut MLing, dan dihadiri para camat serta unsur terkait lainnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Aditya Gunawan, serta Kabag Hukum Setdakab Bireuen, Nurul Fajri.

Ketua panitia pelaksana, Etavianti, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini sebagai upaya pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat di tingkat desa.

“Melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kejari Bireuen dan Bagian Hukum Setdakab, pemerintah kecamatan dan gampong dapat memperoleh pendapat hukum serta pertimbangan hukum.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketentraman dan ketertiban gampong,” jelas Etavianti yang juga menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat DPMGP-KB Bireuen.

Baca juga: Berpredikat Keuchik Termuda di Bireuen, Ini Profil Furkan Syahputra yang Masih Berusia 25 Tahun

Sementara itu, Asisten II Setdakab Bireuen, Dailami, dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk menjawab berbagai persoalan tata pemerintahan gampong saat ini.

“Penguatan peran camat sangat diperlukan agar tercipta harmonisasi kebijakan di tingkat gampong, sehingga tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Peran antar lembaga di gampong juga perlu diperkuat agar persoalan di desa dapat terselesaikan dengan baik,” ujar Dailami.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kecamatan dalam setiap tindakan dan keputusan.

Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada pemerintah gampong.

“Saya berharap pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemkab Bireuen dalam membangun sinergitas antara pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong.

Baca juga: Pendaftaran Ditutup, Pemohon Bantuan di Baitul Mal Bireuen Ribuan Orang, Ini Langkah BMK

Dengan demikian, semua pihak dapat berperan aktif dan bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutup Dailami. (*)