Balas Bobby, KNPI Aceh Desak Gubernur Wajibkan Plat Non BL Balik Nama

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Aulia Rahman mendesak Gubernur Aceh segera bertindak tegas menyikapi maraknya kendaraan berpelat non-BL milik warga maupun pejabat yang masih beroperasi di wilayah Aceh.

Desakan ini disinyalir sebagai aksi balasan terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution yang merazia kendaraan plat BL di perbatasan Aceh-Sumut. 

Menurut Aulia, langkah tegas wajib balik nama kendaraan ke pelat BL harus segera diimplementasikan. 

Kebijakan ini dinilai krusial dan merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dari sektor pajak bermotor.

"Setiap masyarakat Aceh yang memiliki atau menggunakan kendaraan dengan nomor polisi non-BL, terutama para pejabat, sudah seharusnya segera melakukan balik nama ke pelat BL,” kata Aulia, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Razia Pelat BL Saat Masuk Sumut, Dosen Hukum Unimal: Tindakan Gubernur Bobby Dapat Dipidana

Aulia mengungkap, balik nama kendaraan ke pelat BL menjadi penting.

Lantaran kendaraan dengan pelat non-BL menyebabkan pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masuk ke daerah lain. 

Padahal kendaraan tersebut secara fisik beroperasi dan memanfaatkan infrastruktur di Aceh.

“Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi masalah kepatuhan dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah," ujarnya.

Aulia mengungkap, desakan ini perlu segera ditindaklanjuti karena terdapat perbandingan data PAD cukup signifikan dari pajak kendaraan bermotor antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Baca juga: Mualem Tanggapi Santai Aksi Razia Plat BL Gubsu Bobby: Hanya Kicauan Burung

Di mana, lanjut Aulia, pada tahun 2025, Sumut menerima sekitar Rp 1,74 triliun dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 

Sedangkan Aceh hanya dapat seperempatnya saja atau sekitar Rp 431 miliar.

Kemudian, untuk Pajak Bea Balik Nama (BBNKB), Sumut menerima Rp 1,66 triliun.

Sedangkan Aceh sekitar Rp 340 miliar. 

Lalu, Pajak Bahan Bakar (PBBKB), Sumut menerima sebanyak Rp 1,53 triliun, dan Aceh hany Rp 490 miliar.

Baca juga: VIDEO Haji Uma Sorot Razia Kendaraan Plat Aceh di Sumut

Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Aceh dari PKB dan BBNKB masih jauh tertinggal dibandingkan Sumut. 

Atas dasar itu, KNPI berpandangan, jika penertiban kendaraan non-BL berhasil dilakukan dan semua wajib pajak bermotor di Aceh patuh, potensi peningkatan sumber pajak daerah ini akan menjadi sangat besar.

"Perbandingannya sangat mencolok,” papar Ketua KNPI Aceh. 

“Kami meyakini, banyak kendaraan yang seharusnya membayar pajak di Aceh, justru lari ke provinsi lain karena masih menggunakan pelat non-BL,” urai dia. 

“Ini potensi kebocoran PAD yang harus segera dihentikan," tegasnya.

Selain itu, KNPI Aceh secara khusus juga menyoroti para pejabat Aceh dan pejabat daerah di seluruh kabupaten/kota yang masih menggunakan kendaraan dinas maupun pribadi dengan pelat non-BL.

Baca juga: Koran Medan Sebut Tindakan Bobby Razia Kendaraan Plat Aceh ‘Bodoh dan Berbahaya’

"Para pejabat harus menjadi contoh utama,” tuturnya. 

“Jika mereka sendiri tidak patuh dengan mendaftarkan kendaraannya ke pelat BL, bagaimana bisa kita mengharapkan kepatuhan dari masyarakat umum?” tukas Aulia.

“Gubernur harus memberikan atensi serius terhadap masalah ini, dengan menginstruksikan seluruh jajaran di bawahnya untuk segera membalik nama kendaraan mereka," ungkapnya.

Aulia menambahkan, bahwa KNPI Aceh berharap Gubernur Aceh dapat mengambil kebijakan berupa regulasi yang mewajibkan balik nama pelat kendaraan bagi seluruh masyarakat Aceh yang beroperasi di Aceh.

Baca juga: Bobby Razia Kendaraan Plat BL, Azhari Cage: Kenapa Tak Sekalian Minta Paspor?

Hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan memperkuat fiskal Aceh.(*)