Tim Satgas Tambang Ilegal Diminta Bekerja Berbasis Data dan Teknologi, Bukan Penertiban Sesaat

Hal itu sejalan dengan amanat UU Minerba No.3 Tahun 2020 dan PP 96/2021, dan akan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan praktik tambang ilegal, dengan terlebih dahulu menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

"Kita tidak bisa hanya melarang. Negara dalam.hal ini Pemda wajib memberi ruang legal bagi penambang rakyat melalui IPR agar mereka bisa bekerja dengan aman, memenuhi aturan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” pungkasya.(*)