PB HUDA Minta Putra dan Putri Aceh Diprioritaskan Jadi Guru Sekolah Rakyat

PB HUDA Minta Putra dan Putri Aceh Diprioritaskan Jadi Guru Sekolah Rakyat

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA), Tgk Dr H Anwar Usman atau yang akrab disapa Abiya Kuta Krueng, meminta agar putra-putri Aceh diberikan prioritas dalam rekrutmen guru Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Permintaan ini disampaikan menyusul peluncuran Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie Jaya, dimana dari 17 guru yang direkrut, hanya lima orang yang berasal dari Aceh, Sementara 12 lainnya didatangkan dari luar daerah.

Kondisi ini, menurutnya, kurang ideal karena tidak sejalan dengan kearifan lokal dan tradisi pendidikan masyarakat Aceh.

“Bukan tidak boleh mendatangkan guru dari luar. Tapi komposisinya harus logis, dan seyogyanya ada prioritas untuk putra-putri daerah,"

"Apalagi di Aceh banyak lulusan dayah maupun perguruan tinggi yang memiliki kapasitas menjadi guru,” tegas Abiya Kuta Krueng, Rabu (1/10/2025).

Ia menilai, keberadaan guru lokal penting untuk memastikan proses pendidikan di Sekolah Rakyat berjalan selaras dengan nilai agama dan budaya Aceh, sekaligus sesuai standar nasional.

Hal ini juga penting dalam rangka mewujudkan pendidikan Aceh yang Islami dan bersyari’at Islam sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan.

Karena itu, Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng Pidie Jaya ini meminta Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Mualem) agar menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada Menteri Sosial.  

“Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan adanya kebijakan afirmatif agar perekrutan guru di Aceh memberi porsi dominan bagi putra-putri Aceh. Dan kami mendorong agar Menteri Sosial dapat memahami hal ini dalam konteks khusus Aceh,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, guru Sekolah Rakyat direkrut melalui seleksi terbuka dengan syarat utama antara lain berpendidikan minimal sarjana, memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehat jasmani dan rohani, serta mampu berbahasa Inggris.

Proses seleksi dilakukan secara nasional, lalu penempatan guru ditentukan berdasarkan pemetaan lokasi oleh pemerintah pusat.

Meski begitu, Abiya Kuta Krueng meyakini ada ruang kebijakan agar daerah diberi kesempatan memperjuangkan komposisi lokal.

Oleh sebab itu, ia mendorong Pemerintah Aceh agar dapat memperjuangkan lahirnya kebijakan khusus yang memberi poin tambahan bagi calon guru dari Aceh atau minimal menetapkan kuota khusus bagi putra daerah.

“Langkah ini bukan hanya soal peluang kerja, tetapi juga menjaga keberlanjutan pendidikan yang relevan dengan kultur, kebutuhan masyarakat, dan syariat Islam di Aceh,” pungkasnya.