Berita Aceh Utara

Pengawasan Program MBG Harus Diperketat, DPRK Aceh Utara: Jangan Hanya Cari Untung

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Utara menuai sororan setelah muncul laporan tiga murid tumbang

Penulis: Jafaruddin | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/HO
Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Jirwani alias Nek Jir 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Utara menuai sororan setelah muncul laporan tiga murid tumbang usai menyantap menu MBG di Matangkuli.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, di kasus tumbangnya tiga murid tersebut menjadi pengingat bahwa makanan sehat tak hanya soal gratis, tapi juga soal mutu dan keamanan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, Jirwani alias Nek Jir, kepada Serambinews.com, Jumat (3/10/2205), menegaskan perlunya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

Menurut Jirwani, program MBG merupakan program negara yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun harus dipastikan berjalan sesuai standar.

“Peningkatan pengawasan harus dilakukan. Jangan sampai makanannya tidak sehat, apalagi sampai beracun,” ujar Jirwani.

Baca juga: Murid di Aceh Utara Tumbang Usai Santap Menu MBG, RSUCM tak Jadi Periksa Tinja Pasien

DPRK Aceh Utara mendukung penuh program ini, tapi jangan sampai menjadi persoalan bagi kesehatan murid. “Karena itu perlu pengawasan mulai dari kepolisian, dandim, hingga dinas pendidikan, untuk memastikan kualitas makanan yang dibagikan kepada murid,” ujarnya.

Ia menilai, pengawasan penting dilakukan sejak tahap pengadaan bahan baku. Barang yang dibeli harus sesuai dengan SOP, bukan sekadar murah.

“Kalau terlalu banyak tingkatan dalam penyediaan barang, maka yang sampai ke dapur bisa kualitas rendah, gizinya hilang, bahkan dikhawatirkan tidak sehat,” katanya.

Selain itu, Jirwani menekankan pentingnya pengawasan terhadap bahan makanan di dapur agar tidak ada yang kedaluwarsa.

Pihak penyedia juga harus memperhatikan kondisi khusus, seperti alergi atau pantangan makanan yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

“Misalnya ada makanan yang tidak boleh dicampur dengan susu atau dimakan bersamaan dengan bahan tertentu,” jelasnya.

Baca juga: Dinkes Aceh Utara : Murid Tumbang Usai Santap Menu MBG Baru Terjadi di Matangkuli

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi yang benar-benar kompeten dalam program ini.

“Ahli gizi harus spesialis dan memiliki kompetensi yang jelas, bukan asal-asalan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jirwani menyarankan agar penyediaan dapur untuk MBG dipercayakan kepada warga setempat, bukan pihak dari luar Aceh Utara.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved