Soroti Program MBG, Pengamat Komunikasi Unimal: Keterbukaan Informasi hingga Keterlibatan Pemkab

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan persoalan mendasar.

Salah satunya adalah minimnya keterbukaan informasi, terutama terkait transparansi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG), sehingga publik tidak dapat mengetahui secara detail menu yang disajikan maupun kualitas layanan yang diberikan.

"Zaman sudah canggih, harusnya ada regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mengumumkan menu dan kadar gizinya lewat media sosial," sebut Masriadi kepada Serambinew.com, Minggu (5/10/2025).

Termasuk mencantumkan siapa ahli gizi yang bertanggungjawab di dapur MBG.

Sehingga rasa percaya publik tumbuh dan target Presiden RI Prabowo Subianto tercapai yaitu generasi emas dengan gizi yang cukup.

“Jika dianggap perlu, proses memasak dan mengemas bisa disiarkan secara live lewat media sosial. Ini tidak butuh banyak biaya,” terang Masriadi.

Baca juga: Orang Tua Siswa Kasihan dengan Presiden Prabowo: MBG Itu Program Mulia, Tapi Jadi Proyek di Lapangan

Selain itu, BGN harus segera menegaskan posisi pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG.

Saat ini, daerah hanya diwajibkan membuat satuan tugas, namun tidak jelas pendanaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam program MBG.

“Satuan tugas daerah ini seharusnya dibuat sesimpel mungkin oleh BGN lengkap dengan petunjuk teknis, misalnya sektor pengawasan, informasi dan manajemen krisis plus honorariumnya.

 Percayalah, jika dibentuk tim tanpa jelas pendanaan tim itu hanya di atas kertas saja, tanpa aksi apa pun,” terangnya.

Untuk pendanaan, sebaiknya menjadi beban BGN. Karena tidak semua daerah memiliki ruang fiskal untuk pendanaan tambahan. 

Mayoritas daerah di Aceh bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sektor keterbukaan informasi harus menjadi perhatian BGN. Sehingga, Presiden RI, Prabowo Subianto bisa memonitor langsung dari perkembangan lapangan yang disampaikan masyarakat dan media massa. Bukan dari vendor MBG.

Baca juga: Dinkes Aceh Utara : Murid Tumbang Usai Santap Menu MBG Baru Terjadi di Matangkuli

Selain itu, BGN harus mulai berpikir ulang untuk mengatasi kejenuhan murid mengonsumsi menu MBG.

“Kita tiru saja negara lain, misalnya menu untuk besok, hari ini dipilih sendiri oleh murid. Sehingga tidak mubazir makanan yang diberikan terbuang percuma,” terangnya.

Sehingga, murid bisa memilih sendiri menu yang akan dikonsumsi sesuai yang tersedia di dapur MBG. “Harus variatif menu dan sesuai pilihan murid. 

Kalau tidak jenuh, bosan, dan murid tak mengonsumsinya. Sayang uang negara terbuang percuma,” katanya.

Sisi lain, dia menyarankan, untuk pembangunan dapur MBG periode berikutnya harus berada di dekat sekolah.

“Sehingga pagi hari tim dapur memasak, pukul 11.00-12.00 WIB sudah bisa dihidangkan. Jadi, makanannya fresh from the oven” pungkasnya.(*)

Baca juga: Pengawasan Program MBG Harus Diperketat, DPRK Aceh Utara: Jangan Hanya Cari Untung