Ketua KNPI: Sudah Saatnya Abdya Miliki Badan Pengelola CSR

"Pertemuan tersebut kita harapkan menjadi titik awal pembentukan Badan Pengelola CSR yang profesional dan berpihak kepada masyarakat

Laporan Wartawan Serambi Indonesia

Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, ACEH BARAT DAYA - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Barat Daya (Abdya), Teguh Novrianto, SH menyebutkan sudah saatnya kabupaten setempat memiliki Badan Pengelola CSR (Corporate Social Responsibility) yang profesional dan berpihak kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Teguh menyikapi pertemuan Bupati Abdya dengan sejumlah perwakilan perusahaan beberapa waktu lalu yang berlangsung di oproom kantor bupati setempat. 

"Pertemuan tersebut kita harapkan menjadi titik awal pembentukan Badan Pengelola CSR yang profesional dan berpihak kepada masyarakat," kata Teguh, Sabtu (11/10/2025).

“Harapannya, pertemuan Bupati beberapa waktu lalu dengan pengusaha tersebut tidak hanya seremonial belaka. Harus ada tindakan nyata ke depan untuk Abdya,” ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya segera duduk bersama untuk merumuskan Qanun yang mengatur secara teknis pengelolaan CSR. 

"Qanun ini nantinya menjadi landasan hukum terbentuknya Badan Pengelola CSR yang independen," ucapnya.

Dengan adanya Badan Pengelola CSR ini, sebut Teguh, nantinya bisa mengelola CSR sesuai kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

"Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan harus menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan CSR. 

Namun, hal itu juga harus diatur secara rinci dalam regulasi yang akan dibentuk," ujarnya.

“Kita percayakan kepada badan ini nantinya untuk mengelola CSR, sedangkan pengawasannya kita serahkan kepada DPRK Abdya,” tambahnya.

Menurut Teguh, dengan terbentuknya badan ini, KNPI optimis CSR dari perusahaan bisa tepat sasaran, serta mendorong pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Abdya.

Tentunya, kata Teguh, kredibilitas dan kapasitas individu yang duduk di Badan Pengelola CSR menjadi kunci utama. 

Ia berharap, proses pemilihan anggota badan tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi.

“Kita berharap, orang-orang yang akan duduk di Badan Pengelola CSR itu harus benar-benar punya kapasitas dan kredibilitas, agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Teguh. (*)