Bupati Aceh Timur Desak Seluruh SPPG Kantongi SLHS

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Kualitas dan kebersihan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sorotan utama di Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mendesak agar seluruh dapit penyedia makanan program nasional itu memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Desakan ini disampaikan Bupati Al-Farlaky pada, Selasa (14/10/2025) menyusul kekhawatiran terkait potensi penurunan kualitas gizi dan kebersihan makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah. Sebagai langkah cepat, ia berencana memanggil seluruh pemilik dapur MBG dalam waktu dekat untuk mendorong percepatan sertifikasi higienis tersebut.

“Saya minta dipastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar bagus. Tim SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan SPPI (Satuan Pelaksana Program MBG) harus benar-benar bertanggung jawab menyiapkan dan melakukan pemantauan,” tegas politisi Partai Aceh itu.

Bupati menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap bahan baku, mulai dari sayur-mayur, beras, hingga ikan, agar tidak ada yang dalam kualitas buruk atau kondisi tidak prima.

Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada kasus makanan basi atau berbau tidak enak yang membuat anak-anak enggan mengonsumsi."Seluruh teknis dapur MBG harus benar-benar bersih. Mulai dari proses pencucian, masakan, sampai ompreng (tempat makan) harus dipastikan higienis," ujar Al-Farlaky

Menambahkan bahwa pengawas dapur harus bersikap terbuka dan memastikan kebersihan dapur demi menjaga standar kualitas.

Selain masalah higienitas, Al-Farlaky juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkoreksi aturan yang mewajibkan masing-masing dapur menyiapkan lebih dari 3.000 porsi. Ia khawatir jumlah porsi yang terlalu besar akan berdampak pada penurunan kualitas makanan, terutama saat didistribusikan ke sekolah-sekolah yang wilayahnya tersebar hingga ke pedalaman.

“Apalagi kami ini luas wilayahnya tersebar ke pedalaman. Jarak antar dapur ke sekolah berpengaruh akan kualitas makanan. Sebaiknya, untuk wilayah tertentu, jumlah dapurnya ditambah,” sarannya.

Lebih lanjut, ia menyarankan BGN untuk menyusun aturan yang menjamin keterlibatan pemerintah daerah, termasuk kepala daerah, dalam Program MBG.

Menurutnya, kepala daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi dan masalah masyarakatnya.

“Selama ini, SPPG tidak berkoordinasi dengan kita di daerah. Saya yang proaktif memanggil mereka. Ke depan harus dibenahi. Agar tujuan Presiden Prabowo Subianto tercapai, yaitu generasi emas dengan gizi yang cukup,” pungkasnya.(*)