LGBT Marak di Banda Aceh, IKAMBA Sebut Semua Pihak Harus Segera Bertindak

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nasir I Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ikatan Mahasiswa Banda Aceh (IKAMBA) ikut menyoroti maraknya praktik LGBT di Banda Aceh.

Menurutnya, fenomena yang mengarah ke krisis moral ini harus mendapatkan perhatian semua pihak.

Ketua Umum IKAMBA, M Geubry Al Fattah Budian, atau yang akrab disapa Ryal menyampaikan, bahwa untuk menghadapi persoalan ini dibutuhkan tindakan dari semua pihak. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan razia dan hukuman moral.

Menurutnya, ia hanya dengan hukuman saja, maka tidak membawa banyak dampak terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Menurut Ryal, budaya digital dan media sosial memberikan pengaruh besar terhadap perubahan gaya hidup anak muda Aceh saat ini.

Apalagi di media sosial banyak bermunculan akun yang memperlihatkan nonheteronormatif. Bahkan akun-akun tersebut mendapatkan ribuan pengikut dari pengguna muda Aceh.

Baca juga: Nurul Husna dari UIN Ar-Raniry Ungkap Pemicu Meningkatnya Jumlah Penderita HIV/AIDS di Aceh

“Perubahan perilaku sosial anak muda kini mengarah pada krisis moral, yang paling mencolok, ya maraknya praktik dan ekspresi LGBT di Banda Aceh,” ujarnya.

Meskipun kota ini menerapkan aturan syariat yang ketat, katanya, penerapan qanun berkaitan belum menyentuh akar persoalan sosial.

Karena penegakan hukum hanya fokus pada tindakan, bukan pencegahan.

“Lemahnya kontrol sosial dan absennya pendidikan moral yang adaptif di era digital menjadi celah suburnya penyimpangan perilaku,” ujarnya.

“Kalau dulu pergaulan diukur dari lingkungan sekitar, kini ukurannya adalah layar ponsel,” tambah Ryal.

Baca juga: Terduga LGBT Ditangkap Warga di Kos-kosan Banda Aceh, Diserahkan ke Satpol PP-WH Dini Hari

Oleh akrena itu, IKAMBA mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh agar tidak hanya mengandalkan razia dan hukuman moral. Ia menilai strategi penindakan tanpa pencegahan justru memperlebar jurang sosial.

“Anak muda yang sudah terpapar jangan dijauhi. Mereka perlu ruang bimbingan, bukan sekadar vonis,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) perlu memperkuat kerja sama dengan organisasi pemuda dan lembaga pendidikan.

“Harus dibentuk satuan tugas pencegahan berbasis komunitas. Ini bisa melibatkan kampus, dayah, dan kelompok mahasiswa,” katanya.(*)

Baca juga: Praktik Gay Dominasi Penularan, Ini Data Terbaru Tren Peningkatan HIV/AIDS di Aceh