Bupati Aceh Selatan Mirwan Tolak Beli Mobil Dinas

“Sejauh ini bapak bupati dan wakil bupati masih konsisten menolak dan menunda pengadaan mobil dinas, walaupun sudah dituangkan dalam SIRUP.” Syamsul Bahri, Kepala BPKD Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS - Baital Mukadis menolak pengadaan mobil dinas baru meskipun sudah disepakati dewan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Syamsul Bahri menyahuti polemik rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 2 miliar yang dimuat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

Dalam SIRUP tersebut disebutkan jenis mobil yang hendak dibeli Pemkab Aceh Selatan terdiri atas Alphard Type V, Fortuner Type G Sport, Innova Reborn Solar, dan Zenix Type G Hybrid. 

“Sejak dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, Bapak Mirwan dan Baital Mukadis menolak pengadaan mobil dinas baru, kendatipun sudah diusul tahun 2024 lalu, sampai hari ini masih dipending,” kata Syamsul kepada Serambi, Rabu malam (15/10/2025).

Syamsul mengatakan bahwa informasi ini perlu diluruskan sehingga tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Penolakan pengadaan mobil dinas dilakukan karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tidak sehat.

“Sejauh ini bapak bupati dan wakil bupati masih konsisten menolak dan menunda pengadaan mobil dinas, walaupun sudah dituangkan dalam SIRUP. Pada prinsipnya, mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang terbelit utang,” papar Syamsul.

Syamsul menerangkan bahwa pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati periode 2025-2030 sebenarnya sudah dibahas pada tahun 2024 dengan anggaran Rp 2 miliar yang dituang dalam APBK 2025. 

“Sekali lagi ditegaskan dan dikalrifikasi, program itu sudah jauh hari ditolak oleh pimpinan daerah. Bupati dan wakil bupati sedang konsentrasi menerapkan efisiensi anggaran, karena keuangan daerah sedang tidak baik,” jelasnya

Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfo) Aceh Selatan, Munharsam menambahkan efisiensi anggaran adalah langkah penting yang harus dilakukan pemerintah.

Hal ini menindaklanjuti pesan Presiden RI Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. “Ini merupakan bagian terpenting,” ucap Munharsam mengingat komitmen pimpinan daerah.

“Kita perlu melakukan langkah efisiensi anggaran daerah, namun tetap memaksimalkan pelayanan serta memprioritaskan program-program yang menyentuh rakyat yang azas manfaatnya lebih dibutuhkan. Intinya, banyak hal yang lebih penting, bukan mobil dinas,” katanya mengutip pernyataan Bupati Mirwan MS.(is)