Farhan Dorong Pemko Lhokseumawe Optimalkan Aset Idle untuk Dongkrak PAD

Ia menilai, bahwa PTPL memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak usaha berbasis aset daerah.

“PTPL harus diberi ruang untuk berperan lebih aktif dalam pengembangan usaha berbasis aset daerah,” papar dia.

“Pemerintah harus mendukungnya dengan regulasi yang kuat dan tata kelola yang transparan,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Inventarisasi Aset Daerah

Farhan juga menekankan pentingnya inventarisasi aset secara menyeluruh dan pembaruan data nilai ekonomi aset daerah sebagai fondasi kebijakan diversifikasi PAD.

Tanpa data yang akurat dan terkini, pengambilan keputusan akan sulit dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam upaya memperkuat diversifikasi PAD, Farhan menyoroti perlunya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya antara BPKD, Dinas Perizinan, dan PTPL.

Ia menilai bahwa koordinasi yang kuat akan mempercepat proses legalitas dan memastikan hasilnya berkontribusi langsung terhadap kas daerah.

“Koordinasi antar OPD sangat penting agar kebijakan diversifikasi PAD di bidang aset berjalan terarah dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Baca juga: Farhan, Partisipasi Anak Korban Konflik dalam Pengumpulan Data Pelanggaran HAM Berat di Aceh

Sebagai anggota Banggar, Farhan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan fiskal yang inovatif dan realistis.

Ia menyebut bahwa diversifikasi PAD bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Ketika sumber dari luar menurun, maka sumber dari dalam harus diperkuat,” tukas Farhan.

“Aset idle harus menjadi energi baru bagi keuangan daerah. Inilah momentum bagi Lhokseumawe untuk perlahan bangkit dan mandiri secara fiskal,” pungkasnya.

Langkah-langkah yang diusulkan Farhan menjadi bagian dari upaya membangun Lhokseumawe yang lebih mandiri secara ekonomi, dengan memaksimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap.

Pengertian Aset Idle

Aset idle adalah aset milik pemerintah atau organisasi yang tidak digunakan secara produktif dan tidak memberikan kontribusi terhadap tujuan operasional atau ekonomi.

Baca juga: Tingkatkan PAD Daerah, Bupati Aceh Jaya Ajak ASN Mutasi Pelat Kendaraan

Aset ini bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau peralatan yang menganggur dan tidak dimanfaatkan secara optimal.