Farhan Dorong Pemko Lhokseumawe Optimalkan Aset Idle untuk Dongkrak PAD

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, aset idle atau aset yang menganggur adalah aset milik pemerintah pusat yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagai pengguna barang.

Karena tidak dimanfaatkan, aset tersebut wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya.

Contoh aset idle adalah sebagai berikut:

·       Tanah kosong milik pemerintah yang tidak digunakan untuk pembangunan atau kegiatan publik.

·       Gedung tua yang tidak lagi digunakan sebagai kantor atau fasilitas umum.

·       Kendaraan dinas yang tidak dipakai dan hanya menimbulkan biaya perawatan.

·       Peralatan atau mesin yang tidak digunakan dalam proses produksi atau pelayanan.

Dampak negatif yang ditimbulkan aset idle di antaranya adalah:

·       Biaya pemeliharaan yang tidak perlu: meskipun tidak digunakan, aset tetap membutuhkan perawatan.

·       Penurunan nilai aset: aset yang tidak dimanfaatkan bisa rusak atau kehilangan nilai ekonominya.

·       Peluang ekonomi yang hilang: aset idle seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan atau mendukung program pembangunan.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari aset idle tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan sejumlah langkah seperti:

·       Menginventarisasi aset idle secara menyeluruh

·       Menilai potensi ekonomi dari aset tersebut

·       Mengalihfungsikan atau menyewakan aset kepada pihak ketiga

·       Melibatkan BUMD atau perusahaan daerah untuk mengelola aset secara produktif.(*)