Pemerintah Pusat Akan Bangun TPI Kuala Tari Jeumerang Pidie

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri bersama anggota DPR-RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, didampingi Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, telah meninjau di salah satu TPI di Kabupaten Pidie. 
• Pemerintah Pusat akan membangun sarana di Tempat Pelelangan Ikan Kuala Tari, Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie.
• Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie, Safrizal SSTP MEc Dev kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, DKP telah mengusulkan dana untuk tiga Koperasi Nelayan Merah Putih. 

Kami sebagai nelayan sangat gembira dengan turunnya pejabat pusat meninjau lokasi yang akan dibangun sarana. Kami mendukung jika Pemerintah Pusat membangun ketiga titik tersebut. M JAFAR, Ketua HMNI Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemerintah Pusat akan membangun sarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Tari, Gampong Jeumerang, Kecamatan Kembang Tanjong, Pidie.

Sarana yang akan dibangun untuk nelayan antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), pabrik es, docking dan objek wisata. Pembangunan sarana tersebut dengan sumber dana APBN tahun 2026 agar memudahkan operasional bagi nelayan. 

Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Pidie, M Jafar kepada Serambi, Rabu (19/11/2025), mengatakan, nelayan menyambut baik rencana pembangunan sarana di TPI Kuala Tari Jeumerang.

Ia menjelaskan, Gampong Jeumerang sebagai nelayan Koperasi Merah Putih saat ini sudah menyiapkan lahan di TPI Kuala Tari. Di kuala tersebut sangat cocok dibangun sejumlah sarana pendukung, mengingat lahan luas, sekaligus didukung panorama alam yang indah. Sarana dibangun SPBN, pabrik es, docking dan objek wisata. 

Menurut M Jafar, nelayan sudah lama menginginkan sarana infrasruktur dibangun di TPI Kuala Tari, namun belum terealisasi. Namun, tahun 2026 Pemerintah Pusat akan membangun sarana untuk membudahkan aktivitas nelayan. Saat ini, hampir seratusan boat GT hingga boat pancing milik nelayan bersandar di Kuala Tari setelah pulang mencari ikan di laut. 

Ia menyebutkan, tiga lokasi direncanakan menjadi sasaran pembangunan Pemerintah Pusat. Adalah Gampong Jeumeurang, Kecamatan Kembang Tanjong, Gampong Kuala Pidie, Kecamatan Kota Kota Sigli dan Gampong Pasi Beurandeh, Kecamatan Batee. 

Selain itu, pejabat dari pusat yakni anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri bersama anggota DPR-RI asal Aceh, Jamaluddin Idham, didampingi Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, telah meninjau di salah satu TPI di Kabupaten Pidie. 

" Kami sebagai nelayan sangat gembira dengan turunnya pejabat pusat meninjau lokasi yang akan dibangun sarana. Kami mendukung jika Pemerintah Pusat membangun ketiga titik tersebut," ujarnya. 

Kata M Jafar, Kuala Tari merupakan pusat nelayan di Kabupaten Pidie. Saat ini, dikeluhkan nelayan Kuala Tari, karena tidak adanya SPBN, yang menyulitkan nelayan memperoleh BBM. 

Selain itu, pabrik es untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan di laut, agar ikan tetap segar dan bernilai tinggi. Sebab, selama ini ikan hasil tangkapan nelayan kerap dibuang ke laut akibat membusuk karena tidak pabrik es. 

Tak hanya itu, kata M Jafar, harga ikan menjadi murah karena tidak adanya tempat penampungan ikan dibangun di TPI Kuala Tari. " Capek-capek nelayan menangkap ikan di laut jika harus dibuang ke laut. Juga saat boat nelayan rusak harus diperbaiki ke Kota Sabang, karena di TPI Kuala Tari tidak memiliki docking," jelasnya. 

Ia menambahkan, nelayan akan tersenyum ketika sarana sudah terpenuhi dibangun pemerintah di Kuala Tari. "Lebih-lebih TPI Kuala Tari dipersolek menjadi lokasi wisata. Tentunya, nelayan bisa menikmati suasana wisata, mengingat warga pesisir Kembang Tanjong jauh dari ibu kota kabupaten," pungkasnya. (naz)

Program Presiden Prabowo

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie, Safrizal SSTP MEc Dev kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, DKP telah mengusulkan dana untuk tiga Koperasi Nelayan Merah Putih. Adalah Gampong Jeumerang, Kecamatan Tanjong, Kuala Pidie, Kecamatan Kota Sigli dan Pasi Berandeh, Kecamatan Batee. 

Menurutnya, Koperasi Nelayan Merah Putih merupakan program Presiden Prabowo, yang setiap kabupaten dialokasikan satu koperasi. DKP Pidie hanya membantu nelayan, agar bisa mendapatkan bantuan untuk Koperasi Merah Putih dari Kementrian Kelautan. "Kita berharap ketiganya akan memperloleh bantuan Koperasi Merah Putih," ujarnya.