150 Nakes Datangi Kantor Wali Kota Lhokseumawe Minta Nama Terdaftar di BKN

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 150 nakes Lakukan aksi damai ke Kantor Wali Kota Lhokseumawe untuk menuntut agar nama mereka terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara.
• Sayuti, Saya akan membantu, namun kewenangan akhir tidak sama saya. Sebab, yang menentukan untuk menjadi PPPK paruh waktu ada pada Kemenpan RB
• Raisa Putri menyatakan hal yang sama serupa. Mereka ingin namanya masuk ke databese. "Kami ingin dimasukkan ke database bapak. Kami minta bisa bekerja karena sudah pernah bekerja," harapnya.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Sebanyak 150 tenaga kesehatan (nakes) melakukan aksi damai dengan mendatangi Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Rabu (19/11/2025). Kedatangan nakes untuk menuntut agar nama mereka terdaftar pada database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tujuannya agar memperoleh surat keterangan kerja dan syarat untuk bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Seorang nakes, Mauliana mengatakan, ratusan tenaga kesehatan melakukan aksi damai ini meminta agar nama mereka direkomendasikan ke database BKN. Karena, menurutnya, ada beberapa tahun yang sudah bekerja akan tetapi nama belum terdaftar ke BKN.

Lia menyebutkan, tenaga nakes yang melakukan aksi damai  ini, karena nanti pada 31 Desember 2025 sudah tutup terkait dengan pengusulan nama ke database. "Jadi, mau tidak mau sebelum 31 Desember mendtang, nama kami harus masuk ke database,” katanya, Rabu (19/11/2025).

Sementara Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar mengatakan, atas permintaan tersebut sebelumnya sudah  disampaikan melalui beberap perwakilan, lantaran seperti proses PPPK sudah mulai sejak 2023 dan pada 2024 hanya penataan, tentunya proses itu dimulai sebelum dirinya menjabat.

“Saya akan membantu, namun kewenangan akhir tidak sama saya. Sebab, yang menentukan untuk menjadi PPPK paruh waktu ada pada Kemenpan RB setelah kita proses administrasi di sini,” jelas Sayuti.

Sayuti menjelaskan, saat ini kondisi keuangan Pemko Lhokseumawe saat memprihatinkan. “Tenaga PPPK kita saat ini sudah 2.600 orang. Karena, PPPK penuh waktu dan paruh waktu semua dibebankan ke daerah, dan dana transfer daerah 2026 dipangkas Rp 125 miliar,” imbuhnya.

Amatan di lokasi, ratusan nakes yang belum berstatus PPPK berorasi di depan Kantor Wali Kota. Kedatangan mereka diterima oleh Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, Kapolres Lhokseumawe, AKBP Ahzan, Asisten III, Sayed Alam dan pejabat Pemko lainnya.

Sebelum berujuk rasa, mereka berkumpul di Masjid Islamic Center.  Kaum hawa melakukan long march melewati Masjid Baiturrahman, Masjid Jamik, dan kemudian finish di depan Kantor Wali Kota.

Tak lama berselang, Sayuti bertemu sejenak nakes di jalan depan Kantor Wali Kota. “Saya ajak ibu-ibu untuk masuk ke aula dan kita berdialog di sana biar jangan panas di luar, gimana bisa,” ujar Sayuti.

Ajakan ini disambut dengan ucapan alhamdulillah dari para nakes. Mereka kemudian masuk ke Kantor Wali Kota dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Kursi sudah tersedia di aula.

Tiba di Aula Setdako, Sayed Alam, mantan Kadinkes menjadi moderator dalam pertemuan itu. Tiga nakes menyampaikan aspirasi dan tujuan datang ke Kantor Wali Kota. Mereka sudah mengabdi di sejumlah Puskesmas di Lhokseumawe tetapi sampai saat ini belum masuk dalam database. 

“Kami di sini ingin menuntut menjadi PPPK paruh waktu bapak, hal ini sesuai yang kami sampaikan saat kami menghampiri bapak. Kami memohon sama Wali Kota,” ujar Mauliana.

Ia berharap perhatian agar nasib mereka sama dengan PPPK lainnya. “Kami selama kerja di Puskesmas tidak ada yang bantu. Kami masuk tahun 2015. Sementara yang masuk tahun 2018, tapi sudah punya SK karena diurus. Kami di  sini tidak mengenal orang dalam, jangan kami di anaktirikan,” pintanya.(zak)

‘Jangan Tumbalkan Kami’

Seorang nakes lain, Raisa Putri menyatakan hal yang sama serupa. Mereka ingin namanya masuk ke databese. "Kami ingin dimasukkan ke database bapak. Kami minta bisa bekerja karena sudah pernah bekerja," harapnya.