DPMP4 Abdya Rakor Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Percepatan Pembentukan UPTD PPA

Ringkasan Berita:

• DPMP4 Abdya menggelar Rakor pencegahan kekerasan terhadap anak serta percepatan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dipimpin Plh Sekda Abdya Reza Kamarullah.
• Pemerintah menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap kekerasan pada anak dan perlunya penanganan terstruktur lintas sektor.
• Pembentukan UPTD PPA dinilai mendesak untuk menyediakan layanan pengaduan, pendampingan hukum, psikologis, dan medis secara cepat dan terpadu.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Aceh Barat Daya (Abdya) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor).

Rakor digelar di aula BKPSDM Abdya, Jumat (22/11/2025), dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak sekaligus percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Rapat tersebut dipimpin Plh Sekda Abdya, Reza Kamarullah dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat penegak hukum, lembaga layanan serta unsur terkait lainnya yang selama ini berkolaborasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Abdya.

Reza Kamarullah dalam kesempatan itu mengatakan, Pemkab Abdya sejauh ini berkomitmen dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan isu serius yang harus ditangani secara terstruktur dan lintas sektor.

“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan pada anak. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama membangun sistem perlindungan yang efektif, cepat, dan responsif,” ucapnya.

Baca juga: Riki Juanda, Atlet Cabor PASI Abdya Lolos Pora 2026 di Dua Nomor

Sementara itu, Plt Kepala DPMP4 Abdya, Jasmadi menyampaikan bahwa keberadaan UPTD PPA sangat mendesak mengingat peningkatan kasus kekerasan yang terjadi.

“UPTD PPA harus segera terbentuk agar kita memiliki lembaga resmi yang mampu memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, psikologis, hingga rujukan medis secara cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.

Rakor tersebut, kata Jasmadi, juga membahas penyusunan regulasi daerah, struktur organisasi UPTD, kebutuhan SDM, serta mekanisme kolaborasi lintas sektor agar UPTD dapat segera beroperasi secara optimal. 

Selain itu, tambahnya, juga membahas berbagai langkah pencegahan, mulai dari penguatan edukasi di sekolah dan lingkungan keluarga, penguatan layanan pengaduan, hingga peningkatan kapasitas pendamping korban di tingkat kecamatan dan desa.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) DPMP4, Julisna menyebutkan, salah satu fokus utama rakor adalah percepatan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan penyedia layanan terpadu bagi korban kekerasan.

"Tentunya melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Abdya menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak, sekaligus mempercepat hadirnya UPTD PPA sebagai lembaga layanan yang terintegrasi, profesional, dan responsif. (*)

Baca juga: Ukir Sejarah, Empat Atlet Angkat Besi PABSI Abdya Lolos PORA 2026