Kena OTT KPK, Ini 9 Jejak Kontroversi Bupati Pati Sudewo, Pernah Dituntut Mundur Hingga Sawer Biduan

SERAMBINEWS.COM – Kabar mengejutkan datang dari Jawa Tengah.

Bupati Pati, Sudewo, resmi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026).

Penangkapan ini menjadi sorotan tajam publik, mengingat saat ini wilayah Kabupaten Pati tengah dikepung bencana banjir besar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan Sudewo berkaitan dengan dugaan kasus suap pengisian jabatan di tingkat desa.

“Terkait pengisian jabatan kaur (kepala urusan), kasi (kepala seksi), ataupun sekdes (sekretaris desa),” kata Budi yang dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026), dikutip dari Kompas.com.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK tidak hanya mengamankan sang Bupati, tetapi juga beberapa pihak lain, termasuk oknum yang diduga sebagai "pengepul" uang suap.

Sebelum akhirnya terborgol oleh lembaga antirasuah, kepemimpinan Sudewo memang kerap diwarnai riuh rendah kritik.

Pria kelahiran 1968 ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang penuh kontroversi, mulai dari kebijakan pajak yang mencekik hingga aksi panggung yang dinilai tidak merepresentasikan pejabat publik.

Baca juga: Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Ini Profil Sudewo yang Pernah Gagal Dimakzulkan Atas Desakan Rakyat

Berikut adalah deretan persoalan yang pernah melilit Bupati Pati Sudewo sebelum akhirnya resmi berurusan dengan KPK.

Deretan jejak kontroversi Bupati Pati Sudewo

Diketahui, Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati untuk periode 2025-2030 melalui Pemilu 2024. 

Dia maju bersama dengan Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.

Selama masa kepemimpinannya, pria itu kerap menjadi perhatian publik lantaran kebijakan yang diambilnya dinilai kontroversial.

Dilansir dari laporan dari Kompas.com, Selasa (20/1/2026), berikut rekam jejak Bupati Pati Sudewo yang memicu kontroversi dan resistensi masif dari warganya sendiri.

1. Menaikkan pajak hingga 250 persen

Nama Sudewo kali pertama menjadi buah bibir ketika dirinya mengeluarkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Penyesuaian tersebut mengakibatkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melonjak drastis hingga 250 persen.