Bima Arya Tegur Gubernur Kaltim soal Pengadaan Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, Ingatkan Prinsip Efisiensi
Meski demikian, Bima Arya kembali mengingatkan agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara wajar dan proporsional.
Ringkasan Berita:
- Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
- Bima Arya menegaskan bahwa pembelian kendaraan dinas seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi keuangan daerah.
- Menurutnya, setiap belanja barang dan jasa oleh kepala daerah telah diatur dalam regulasi yang jelas.
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegur Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Bima Arya menegaskan bahwa pembelian kendaraan dinas seharusnya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi keuangan daerah.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, setiap belanja barang dan jasa oleh kepala daerah telah diatur dalam regulasi yang jelas.
Namun, selain mematuhi aturan administratif seperti spesifikasi teknis dan kapasitas mesin, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.
Ia menekankan bahwa meskipun pengadaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetap harus dilihat urgensi dan relevansinya, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran.
“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” katanya dikutip dari Kompas.com.
Bima Arya juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud terkait polemik tersebut.
Dalam penjelasannya, Rudy disebut selama ini menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang kegiatan dinas di Kalimantan Timur.
“Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim,” jelas Bima Arya.
Meski demikian, Bima Arya kembali mengingatkan agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara wajar dan proporsional.
“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh mantan Wali Kota Bogor itu.
Baca juga: VIDEO - Anggaran Rp 8,5 M untuk Mobil Dinas Gubernur Kaltim Disorot di Tengah Isu Efisiensi
Pembelian mobil dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M
Polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu sorotan publik di Kalimantan Timur.
| VIDEO - Cuma Senggolan Spion, Berujung Ancaman Pengeroyokan! Penumpang inDrive Alami Momen Mencekam |
|
|---|
| Perpanjang STNK Tak Perlu Lagi KTP Pemilik Lama, Urus Pajak Kendaraan Jadi Mudah,Cek Wilayah Berlaku |
|
|---|
| Masa Pemutihan Pajak Ranmor Berakhir 30 April 2026, Samsat Nagan Ajak Warga Manfaatkan Waktu Tersisa |
|
|---|
| Kapolda Aceh Salurkan 5 Unit Mobil dan 15 Sepmor untuk Dua Polres |
|
|---|
| Kapolda Salurkan Kendaraan Dinas untuk Polres Subulussalam dan Simeulue |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Wamendagri-Bima-Arya-saat-ditemui-di-Istana-Kepresidenan-Jakarta-Kamis-27112025.jpg)