Stok BBM Filipina Sisa 45 Hari, Status Darurat Energi Ditetapkan, Apa Konsekuensinya?

SERAMBINEWS.COM - Filipina resmi mencatatkan diri sebagai negara pertama di dunia yang mendeklarasikan status Darurat Energi Nasional akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.

Keputusan krusial ini diambil setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani dekrit darurat pada Selasa (24/3/2026), sebagai respons atas "bahaya nyata" yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi di negara lumbung padi tersebut.

Krisis ini dipicu oleh ketergantungan ekstrem Filipina terhadap minyak kawasan Teluk.

Laporan BBC sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Rabu (25/3/2026) menyebutkan, bahwa sekitar 98 persen kebutuhan minyak mentah Filipina dipenuhi melalui impor dari wilayah tersebut. 

Penutupan Selat Hormuz sebagai dampak militer AS-Israel dan Iran telah mencekik jalur pelayaran kunci dunia, menyebabkan harga bensin dan solar di pasar domestik Filipina melonjak hingga lebih dari dua kali lipat sejak pecahnya konflik pada 28 Februari 2026.

Baca juga: Darurat Energi Imbas Perang Iran, Filipina Dekati China, Jajaki Ulang Kerja Sama Eksplorasi Minyak

Mekanisme UPLIFT dan kewenangan khusus Presiden

Sebagai konsekuensi hukum dari penetapan status ini, pemerintah Manila meluncurkan kerangka kerja Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transports (UPLIFT).

Mengutip data dari Philippine Information Agency, UPLIFT merupakan respons terpadu antar-instansi yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama para sekretaris departemen energi, transportasi, pertanian, hingga keuangan.

Komite ini bertugas memastikan ekonomi tetap berjalan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak inflasi energi yang tak terkendali.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (25/3/2026), laporan Al Jazeera menambahkan bahwa selama masa darurat yang berlaku satu tahun ini, pemerintah memiliki kewenangan luar biasa untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi secara langsung tanpa prosedur birokrasi yang rumit.

Presiden juga diizinkan memberikan otorisasi pembayaran sebagian kontrak di muka demi menjamin kepastian pasokan.

Selain itu, otoritas kini memiliki taji hukum yang lebih kuat untuk menindak tegas praktik penimbunan, manipulasi pasokan, serta pengambilan keuntungan berlebih oleh para spekulan di tengah situasi sulit.

“Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi untuk mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik,” ujar Marcos sebagaimana diberitakan Al Jazeera.

Baca juga: Krisis BBM Meluas, Filipina Beri Sinyal Hentikan Penerbangan Imbas Perang AS-Israel vs Iran

Dampak sosial dan gejolak di sektor transportasi

Konsekuensi di tingkat akar rumput juga mulai terlihat jelas.

Untuk meredam amarah publik, pemerintah Filipina telah mulai menerapkan berbagai kebijakan mitigasi, seperti penyediaan layanan bus gratis bagi pelajar dan pekerja di sejumlah kota besar.

Selain itu, subsidi sebesar 5.000 peso atau sekitar Rp1,4 juta mulai disalurkan kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum nasional untuk meringankan beban kenaikan harga BBM.