Heboh! Skema War Ticket Haji, Dikhawatirkan Picu Kecemburuan Sosial?

Heboh! Skema War Ticket Haji, Dikhawatirkan Picu Kecemburuan Sosial?

SERAMBINEWS.COM- Wacana pemerintah untuk menerapkan skema “war ticket haji” dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai perhatian luas dari kalangan parlemen.

Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai salah satu opsi dalam upaya memperbaiki sistem keberangkatan jemaah haji Indonesia ke depan.

Dalam keterangannya, Dahnil menjelaskan bahwa skema tersebut masih sebatas konsep yang sedang dikaji, belum menjadi kebijakan resmi yang akan langsung diterapkan pemerintah.

Ia menekankan bahwa ide ini muncul sebagai bagian dari transformasi sistem perhajian nasional, terutama untuk menjawab persoalan klasik berupa panjangnya antrean keberangkatan haji.

Baca juga: Pemerintah Wacanakan Skema “War Ticket Haji”, Tua Pro-Kontra hingga Dikritik Publik

“Ke depan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah digunakan oleh Pak Menteri (Irfan Yusuf) itu adalah war ticket,” ujar Dahnil saat penutupan Rakernas Kementerian Haji dan Umrah di Tangerang, Banten, Jumat (10/4/2026) dikutip via Kompas.com.

Gagasan tersebut tidak lepas dari kondisi riil saat ini, di mana waktu tunggu haji di Indonesia rata-rata mencapai sekitar 26,4 tahun.

Pemerintah pun terus mencari formulasi terbaik agar antrean panjang ini dapat dipangkas tanpa mengorbankan hak jemaah yang sudah lebih dulu mendaftar.

Namun demikian, wacana ini langsung memantik beragam respons dari anggota DPR RI.

Sejumlah legislator menilai bahwa skema “war ticket” berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama dari sisi keadilan sosial.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan kekhawatirannya bahwa sistem tersebut dapat memicu kecemburuan di tengah masyarakat.

 Ia menilai, skema yang mengandalkan kecepatan akses dan kemampuan finansial berpotensi lebih menguntungkan kalangan tertentu.

Baca juga: Sebelum Naik Haji, Simak Tata Cara Sholat Taubat dan Keutamaannya

“Nah, kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war ticket, terus yang akan berburu ini siapa? yang berburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga,” ujar Marwan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat dikutip via Kompas.com.

Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi VIII belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah terkait konsep tersebut.

Menurutnya, jika wacana ini ingin dijadikan kebijakan, maka harus dikaji secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, historis, maupun sosial.