MUI Tanggapi Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: Sah Secara Syariat dan Logis Secara Birokrasi Negara

Niam menyamakan mekanisme pengadaan hewan kurban ini dengan program bantuan pemerintah lainnya yang disalurkan melalui Banpres.

"Secara teknis sebenarnya kita juga bisa memahami, sebagaimana anggaran negara melalui Banpres diberikan sembako kemudian didistribusikan untuk masyarakat, dan ini tentu tidak ada isu," tuturnya.

Menurutnya, logika yang sama juga berlaku pada distribusi sapi kurban. Hewan-hewan tersebut tidak diperuntukkan bagi pribadi Presiden atau lingkaran istana, melainkan disalurkan langsung ke masyarakat di berbagai daerah.

Kebijakan Dinilai Kontekstual

Lebih jauh, Niam menilai kebijakan tersebut juga kontekstual dengan momentum Idul Adha yang memang identik dengan semangat berbagi dan syiar keagamaan.

"Momentumnya adalah momentum Idul Adha. Tentu ini akan menambah semarak syiar Idul Adha. Jadi saya kira secara keagamaan tidak ada isu, dan secara teknis ini sesuatu yang justru kontekstual," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi pada Idul Adha 1447 Hijriah.

Dari jumlah tersebut, 598 ekor disalurkan ke 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota, sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada lembaga, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia.

Program kurban berskala besar ini menjadi salah satu perhatian publik karena melibatkan penggunaan APBN melalui skema Banpres, namun tetap diarahkan untuk distribusi ke masyarakat luas di berbagai daerah.

(Serambinews.com/TribunTrends.com)