Selasa, 2 Juni 2026

AS dan Israel Serang Iran

Negosiator Iran: Tidak Ada Kesepakatan dengan AS Tanpa Jaminan Hak-Hak Iran

Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan

Tayang:
Editor: Ansari Hasyim
Tangkapan layar/Via Kompas.com
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijadwalkan memimpin delegasi Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai pada Sabtu (11/04). 

SERAMBINEWS.COM – Kepala negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun dengan Amerika Serikat sebelum hak-hak rakyat Iran benar-benar terjamin.

"Kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun sampai kami yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah dipenuhi," ujar Ghalibaf dalam rekaman video yang disiarkan televisi pemerintah Iran, Minggu (1/6/2026).

Ia menambahkan bahwa tim perunding Iran tidak menaruh kepercayaan pada pernyataan maupun janji yang disampaikan pihak lawan.

Baca juga: Iran Mulai Pulihkan Basis Rudal Bawah Tanah Usai Gencatan Senjata dengan AS

"Para negosiator Iran tidak mempercayai kata-kata maupun janji musuh," tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berlanjutnya pertukaran proposal antara Iran dan Amerika Serikat terkait kerangka kesepakatan untuk mengakhiri perang yang pecah pada 28 Februari lalu dan meluas ke berbagai kawasan di Timur Tengah.

Sehari sebelumnya, media The New York Times dan Axios melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah mengirimkan rancangan kerangka kesepakatan baru kepada Teheran.

Proposal tersebut disebut memuat persyaratan yang lebih ketat dibandingkan usulan sebelumnya.

Namun, hingga kini belum ada rincian lebih lanjut mengenai isi persyaratan tersebut.

Bagi Iran, pencabutan sanksi ekonomi dan pembebasan aset negara yang dibekukan di bank-bank luar negeri menjadi salah satu hak utama yang harus dipenuhi dalam setiap kesepakatan dengan Washington.

Sejak pecahnya perang, Iran juga mempertahankan kendali ketat atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Teheran menilai pengawasan terhadap lalu lintas kapal di perairan tersebut merupakan bagian dari hak kedaulatannya.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved