Pemerintah Tarik Utang Baru Rp386 Triliun hingga Mei 2026, Hampir Setengah Target APBN Tercapai

Ringkasan Berita:

• Pemerintah telah menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp386 triliun hingga akhir Mei 2026.
• Jumlah tersebut setara dengan 46,4 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun
• Realisasi tersebut menunjukkan pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan fiskal secara aktif untuk menjaga kebutuhan belanja negara sekaligus memastikan stabilitas kas pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi globalmasih berlangsung. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menarik pembiayaan utang baru sebesar Rp386 triliun hingga akhir Mei 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 46,4 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi tersebut menunjukkan pemerintah terus menjalankan strategi pembiayaan fiskal secara aktif untuk menjaga kebutuhan belanja negara sekaligus memastikan stabilitas kas pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penarikan utang dilakukan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, kebutuhan likuiditas negara, serta efisiensi biaya pembiayaan.

"Seperti ini netonya Rp386 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026) yang dikutip dari Kompas.com.

Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran hingga Mei 2026 mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target pembiayaan APBN tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun.

Dari total pembiayaan tersebut, kontribusi terbesar masih berasal dari instrumen utang pemerintah, baik melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maupun instrumen pembiayaan lainnya yang dipasarkan kepada investor domestik dan global.

Baca juga: Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Pastikan Dampak Utang Masih Terkendali

Sementara itu, pembiayaan nonutang tercatat mengalami realisasi negatif sebesar Rp6,5 triliun.

Angka tersebut setara 4,4 persen dari target pembiayaan nonutang dalam APBN 2026 yang sebesar Rp143,1 triliun.

Pembiayaan nonutang biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti pemanfaatan saldo anggaran lebih, investasi pemerintah, pengelolaan aset negara, hingga pembiayaan melalui lembaga dan badan layanan tertentu.

Realisasi negatif menunjukkan adanya pengeluaran atau penyesuaian yang lebih besar dibandingkan penerimaan dari pos tersebut pada periode berjalan.

Meski pemerintah kembali meningkatkan pembiayaan melalui utang, Purbaya menegaskan bahwa kondisi pasar masih sangat mendukung kebutuhan pendanaan negara.

Menurutnya, pemerintah tidak mengalami hambatan dalam menerbitkan surat utang karena kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi dan pengelolaan fiskal Indonesia tetap terjaga.

"Perlu dicatat dana kita cukup kredibel, kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utang dan kita akan jaga terus kredibilitas APBN kita," kata Purbaya.