Prabowo Bakal Ubah Bansos Jadi Uang Tunai Rp 5,4 Juta, PDIP: Duitnya dari Mana dan Siapa yang Dapat?

Ringkasan Berita:

• Pemerintah berencana merombak skema bansos menjadi tunai sebesar Rp5,4 juta per orang menggunakan teknologi AI.
• Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan ini akan berbasis identitas digital tunggal.
• Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengkritik transparansi anggaran dan kriteria penerima bantuan tersebut.
• Kebijakan ini merupakan bagian dari digitalisasi pemerintahan (GovTech) untuk meminimalkan salah sasaran dan korupsi.

SERAMBINEWS.COM – Rencana besar pemerintah untuk merombak skema bantuan sosial (bansos) menjadi tunai sebesar Rp 5,4 juta per orang langsung memicu reaksi keras dari Senayan.

Rencana yang awalnya digagas untuk memodernisasi bantuan negara ini justru memicu tanda tanya besar terkait transparansi anggaran.

Salah satu suara kritis datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira. Ia blak-blakan mempertanyakan dari mana sumber dana jumbo tersebut berasal dan bagaimana mekanisme pemerintah menentukan siapa saja yang berhak menerimanya.

DPR Tagih Transparansi Anggaran Bansos Tunai

Wacana transisi ke direct cash transfer atau bansos tunai ini pertama kali dilempar ke publik oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Mengingat angka jutaan rupiah per orang bukan jumlah yang sedikit, Andreas menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang super transparan mengenai dasar perhitungannya.

Apalagi, saat ini DPR bersama sejumlah kementerian dan lembaga justru sedang intens membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk periode mendatang.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas mengaku herannya karena belum menemukan detail anggaran bansos Rp 5,4 juta tersebut dalam dokumen negara yang sedang mereka godok. Ia pun mendesak pemerintah untuk buka-bukaan mengenai pos anggaran dan kriteria penerima sebelum kebijakan ini benar-benar diketuk palu.

"Saya enggak tahu, anggaran itu nanti masuknya melalui kementerian atau lembaga negara yang mana?" kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).

Andreas juga meminta purnawirawan jenderal TNI itu untuk menjelaskan secara rinci. Menurutnya, nominal Rp 5,4 juta per orang bukanlah angka yang kecil bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau Pak Luhut yang bicara, mesti tanya ke beliau. Anggarannya dari mana? Melalui kementerian atau lembaga negara yang mana? Karena jumlah Rp 5,4 juta per orang itu jumlah yang sangat besar, lantas siapa saja yang berhak dapat? Apa kriterianya?" tanya Andreas.

Baca juga: Rektor UIN Ar-Raniry Uji Langsung Mahasiswa Peserta Syahadah Mataqu

Cetak Biru Bansos Rp 5,4 Juta Berbasis AI ala Pemerintah

Lalu, bagaimana sebenarnya awal mula wacana bansos Rp 5,4 juta ini?

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang berencana merombak total skema subsidi negara. Dari yang tadinya berbasis barang fisik, akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pintar yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini ditargetkan mulai menggelinding pada akhir 2026, berbarengan dengan peluncuran identitas digital tunggal (Digital Single ID). Dari sinilah angka akumulasi bansos tunai Rp 5,4 juta per penerima itu muncul.

Skema baru ini dipaparkan langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Luhut menjelaskan bahwa identitas digital tunggal bakal jadi kunci utama agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran.