Ferry Irwandi Bongkar Akun-Akun Medsos Diduga Dalang Kerusuhan, Ada Kaitannya Dengan Riza Chalid?

SERAMBINEWS.COM  - Sosok di balik kerusuhan yang pecah dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu hingga kini masih menjadi teka-teki.

Sejumlah pihak, termasuk pemerintah, menyebut adanya nama besar yang diduga berada di balik eskalasi tersebut.

Nama yang paling banyak diperbincangkan ialah pengusaha migas kontroversial, Riza Chalid.

Figur yang kerap disebut sebagai "mafia migas" itu kembali mencuat seiring dengan memanasnya situasi politik nasional.

Belakangan, aktivis media sosial Ferry Irwandi mengaku menemukan dan membongkar sejumlah akun yang diduga kuat dikendalikan pihak tertentu untuk memprovokasi massa di lapangan. 

Tiga menteri yang turut menyinggung nama Riza Chalid dalam pernyataan publik adalah:

-Menko Pangan Zulkifli Hasan

-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding

-Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Ketiganya menyebut Riza sebagai sosok kontroversial yang sempat dijuluki “mafia migas” dan menyoroti keterlibatannya dalam dinamika politik dan ekonomi nasional.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menanggapi dugaan tersebut.

Ia menegaskan, kepolisian akan menindaklanjuti dugaan keterlibatan pengusaha migas Riza Chalid dalam kerusuhan yang terjadi saat gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. 

Sigit menekankan, seluruh proses penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti di lapangan, termasuk menelusuri pelaku di lapangan, aktor intelektual, serta pihak yang diduga membiayai aksi anarkis.

“Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan,” ujar Sigit usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang terluka di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Kapolri menyebut bahwa pihaknya tengah menelusuri seluruh pihak yang diduga berperan dalam kerusuhan, termasuk pelaku lapangan, aktor intelektual, dan pihak yang diduga membiayai aksi anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan.