5 PR Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa Usai Dilantik: Pajak, Utang Hingga Gaji Wamen Rangkap Jabatan

SERAMBINEWS.COM - Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (8/9/2025).

Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan kabinet yang mengejutkan, di mana Yudhi menggantikan posisi Sri Mulyani Indrawati yang telah lama menjabat.

Penggantian ini tidak hanya menandai babak baru dalam kepemimpinan Kementerian Keuangan, tetapi juga memunculkan sejumlah tantangan besar.

Para pengamat ekonomi menyebutkan, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Yudhi.

PR ini termasuk isu-isu krusial yang belakangan sempat menghebohkan publik.

Lantas apa saja PR yang harus diselesaikan oleh Yudhi sebagai Menteri Keuangan yang baru?

PR Yudhi sebagai Menkeu baru

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira dalam tayangan 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (9/9/2025) mengungkapkan, ada lima pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu baru.

Pertama, Bhima menyoroti masalah pajak yang menurutnya menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Baca juga: Harta Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Baru, Totalnya Capai Rp39,21 Miliar Tanpa Utang

Ia menilai Yudhi harus bisa menyelesaikan isu ini agar konsumsi rumah tangga dapat kembali meningkat.

"Semua beban-beban yang cukup berat bagi masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah dari sisi pajak, dari sisi pungutan itu yang harus diselesaikan paling cepat itu karena kita butuh konsumsi rumah tangga naik," ujar Bhima seperti dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (9/9/2025).

Kedua, Bhima meminta Yudhi mengevaluasi insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan. 

Setiap tahun, negara mengeluarkan Rp530 triliun untuk belanja perpajakan, termasuk insentif bebas pajak hingga 20 tahun.

Menurut Bhima, audit perlu dilakukan untuk memastikan insentif ini tepat sasaran, terutama terkait penyerapan tenaga kerja.

"Nah, itu coba di dicek insentif-insentif fiskal itu sudah tepat sasaran belum audit perusahaan-perusahaan yang sudah menikmati pemotongan PPh badan terutama dalam konteks investasi apakah sudah benar laporan keuangannya sudah benar menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Ketiga, Bhima menekankan pentingnya inovasi dalam masalah utang negara.

Ia menyarankan Yudhi melakukan renegosiasi dan restrukturisasi utang dengan cara yang lebih kreatif, sehingga beban bunga utang yang mencapai Rp800 triliun per tahun tidak terus membengkak.

"Berikutnya lagi adalah soal utang. Nah, soal utang ini coba lakukan inovasi untuk melakukan renegosiasi restrukturisasi utang. Utang itu bisa ditukar dengan berbagai program yang bermanfaat buat masyarakat." kata Bhima.

"Jadi, banyak cara-cara inovatif sehingga kita enggak bayar Rp 800 triliun per tahunnya, beban bunga utang. Tahun depan kan akan lebih berat lagi beban bunga utangnya," terangnya.

Baca juga: Perbandingan Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa vs Sri Mulyani, Menkeu Baru Ternyata Tak Punya Utang

Keempat, terkait isu rangkap jabatan wakil menteri.

Bhima secara khusus meminta Purbaya mengevaluasi Wamenkeu yang juga merangkap jabatan di BUMN dan masih menerima gaji atau bonus (tantiem).

Ia menilai hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Yang berikutnya adalah kita mohon agar wakil menteri terutama Wamenkeu yang ada di lingkaran Kemenkeu yang rangkap jabatan yang masih mendapatkan gaji tantiem (bentuk penghargaan atau bonus tahunan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris) itu dari BUMN itu enggak boleh."

"Karena ini juga masalah soal rangkap jabatan dan juga menunjukkan adanya profesionalitas dan jangan ada konflik kepentingan," terang Bhima.

Terakhir, Bhima menilai Purbaya harus menjadi "rem" dalam penyusunan RAPBN 2026.

Ia menekankan pentingnya rasionalisasi anggaran agar stabilitas fiskal tetap terjaga dan tidak membebani masyarakat.

Menkeu harus bisa memberikan masukan kepada Presiden terkait kondisi fiskal yang ada.

"Fungsi dari Menteri Keuangan ini menjadi rem bukan ikut ngegas. Dia bisa memberikan informasi buat Pak Prabowo, 'Pak, ini kondisi fiskal lagi enggak oke, kondisi utang lagi berat, pajaknya juga kalau tidak ada kenaikan basis pajak baru, maka yang kena adalah konsumsi dan masyarakat di dalam negeri." jelas Bhima.

"Jadi, tolong rancangan APBN ini betul-betul mendorong stabilitas dan juga penguatan daya beli industri dalam negeri dan konsumsi atau masyarakat domestik," pungkasnya.

Sri Mulyani sampaikan salam perpisahan

Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

Dalam acara tersebut, Sri Mulyani Indrawati secara resmi pamit dari jabatannya.

"Saya pamit undur diri pagi hari ini, dan mohon mulai saat ini untuk kami menghormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (9/9/2025).

Baca juga: Gantikan Sri Mulyani, Ini Riwayat Pendidikan dan Karier Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua LPS Jadi Menkeu

Ia juga menyampaikan selamat kepada Purbaya dan mengingatkan bahwa Menkeu memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menjaga keuangan negara.

Kepada seluruh jajaran Kemenkeu, Sri Mulyani berpesan agar terus menjaga keuangan negara sebagai pilar stabilitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh pejabat untuk tetap profesional, kompeten, dan berintegritas dalam membantu pemimpin yang baru. 

Purbaya Yudhi janji jekerja lebih baik

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo. 

"Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia," ujar Yudhi, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (9/9/2025).

Dalam sambutannya, Yudhi mengakui bahwa tantangan ke depan cukup besar, baik dari sisi global maupun dari dalam negeri, terutama dalam mengimplementasikan program-program prioritas pemerintah.

Ia pun meminta dukungan dari seluruh pejabat Kemenkeu untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas fiskal.

Purbaya juga sempat berkelakar mengenai jabatannya yang baru.

"Saya masih pejabat baru di sini, jadi kalau ngomong juga kagetan," ujarnya sambil tertawa saat berdiri di samping Sri Mulyani setelah acara sertijab.

Baca juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Gantikan Sri Mulyani, Ini Rekam Jejak Kariernya

Ia mengaku akan lebih berhati-hati dalam berucap karena setiap pernyataannya bisa dipelintir.

"Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," janjinya.

Kepada media, Purbaya meminta waktu untuk bekerja dengan baik.

"Beri saya waktu untuk bekerja dengan baik, nanti kalau beberapa bulan baru Anda kritik habis-habisan," imbuhnya.

Purbaya juga berjanji akan meminta arahan dari Sri Mulyani terkait kebijakan fiskal dan ekonomi.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI