Profil Khadga Prasad Sharma Oli, Tiga Kali Jadi PM Nepal, Mundur Usai Demo Tewaskan 19 Orang

SERAMBINEWS.COM - Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025).

Keputusan itu diambil sehari setelah salah satu aksi demonstrasi paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir menewaskan sedikitnya 19 orang.

Dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Nepal, Oli menulis, "Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri terhitung mulai hari ini... demi mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah."

Langkah ini diambil setelah pemerintahannya menghadapi gelombang protes besar-besaran yang menuntut pencabutan larangan media sosial dan pemberantasan korupsi.

Khadga Prasad Sharma Oli, atau yang lebih dikenal sebagai K. P. Oli, adalah figur sentral dalam lanskap politik Nepal modern.

Khadga Prasad Sharma Oli lahir pada 22 Februari 1952 di Nepal.

Ia mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1966, dipengaruhi oleh ideologi Marxisme-Leninisme yang kemudian membentuk arah perjuangannya sepanjang karier.

Sebagai tokoh yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal dalam tiga periode berbeda—yakni pada 2015–2016, 2018–2021, dan 2024–2025—Oli dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, kontroversial, dan berpengaruh dalam arah kebijakan nasional.

Oli baru saja meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Nepal, Selasa (9/9/2025) setelah pemerintahannya diguncang demo gen-Z.

Baca juga: VIDEO - 19 Tewas dalam Demo Besar! Terungkap Alasan Nepal Putuskan Blokir Media Sosial

Berikut ini profil Khadga Prasad Sharma Oli, dikutip dari berbagai sumber: 

Profil Khadga Prasad Sharma Oli (K. P. Oli)

Khadga Prasad Sharma Oli, lebih dikenal sebagai K. P. Oli, lahir pada 22 Februari 1952 dan merupakan salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Nepal.

Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal dalam dua periode.

Pertama dari 11 Oktober 2015 hingga 3 Agustus 2016.

Kedua dari 15 Februari 2018 hingga 13 Juli 2021, Kathmandu Post melaporkan.

Pada masa jabatan keduanya, Oli menjadi perdana menteri pertama yang diangkat setelah pemilu nasional di bawah konstitusi baru Nepal.

Oli dikenal karena sikap nasionalisnya, terutama dalam menghadapi blokade India tahun 2015.

Dirinya memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok sebagai alternatif dari ketergantungan ekonomi Nepal terhadap India.

Salah satu langkah kontroversialnya adalah memperbarui peta Nepal melalui amendemen konstitusi, yang mencakup wilayah sengketa dengan India.

Langkah ini mendapat pujian di dalam negeri dan memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tegas.

 
Masa pemerintahannya diwarnai oleh berbagai kontroversi.

Ia kerap melontarkan pernyataan yang tidak langsung dan menunjukkan sikap konfrontatif terhadap media serta para kritikus.

Oli juga dikritik karena tidak mengambil tindakan terhadap korupsi di lingkaran dekatnya.

Ia dinilai gagal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan merealisasikan belanja anggaran yang dijanjikan, meskipun partainya meraih suara mayoritas dalam pemilu legislatif 2017.

Baca juga: Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli Resmi Mundur Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

Riwayat Politik

K. P. Oli memulai karier politiknya sejak tahun 1966, terinspirasi oleh ideologi Marxisme-Leninisme.

Ia bergabung dengan Partai Komunis Nepal pada Februari 1970 dan sempat ditahan beberapa kali antara tahun 1973 hingga 1987 karena aktivitas politiknya.

Setelah bebas, ia menjadi anggota komite pusat CPN (UML) dan bertanggung jawab atas wilayah Lumbini, Wikipedia mencatat.

Pada tahun 1992, ia menjabat sebagai Kepala Departemen Luar Negeri CPN (UML) dan juga memimpin organisasi pemuda National Democratic Youth Federation of Nepal (NDYF).

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam kabinet Adhikari (1994–1995).

Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri pada 2006–2007.

Ia ditugaskan menyelidiki kematian politikus Madan Bhandari.

Pada 11 Oktober 2015, setelah Bidhya Devi Bhandari terpilih sebagai Presiden Nepal, Oli terpilih sebagai Perdana Menteri ke-38 melalui voting parlemen.

Ia mengalahkan Sushil Koirala dengan 338 suara dari 598 anggota.

Ia didukung oleh koalisi partai besar seperti UCPN-Maoist, Partai Rastriya Prajatantra Nepal, Madhesi Rights Forum Democratic, serta 13 partai kecil lainnya.

Dalam kabinetnya, ia menunjuk Kamal Thapa dan Bijay Kumar Gachhadar sebagai deputi perdana menteri.

Biodata Khadga Prasad Sharma Oli (K. P. Oli)
 
Nama lengkap: Khadga Prasad Sharma Oli

Nama populer: K. P. Oli

Tanggal lahir: 22 Februari 1952

Tempat lahir: Terai, Nepal

Kewarganegaraan: Nepal

Pendidikan: Tidak tercatat secara rinci; aktif dalam gerakan politik sejak muda

Partai politik: Partai Komunis Nepal (UML)

Karier politik:

Memulai karier politik pada 1966
Bergabung dengan Partai Komunis Nepal pada Februari 1970
Pernah ditahan karena aktivitas politik antara 1973–1987
Kepala Departemen Luar Negeri CPN (UML) pada 1992
Pemimpin organisasi pemuda National Democratic Youth Federation of Nepal (NDYF)
Menteri Dalam Negeri (1994–1995)
Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri (2006–2007)
Perdana Menteri Nepal periode:
(1.) 11 Oktober 2015 – 3 Agustus 2016
(2.) 15 Februari 2018 – 13 Juli 2021
(3.) 14 Juli 2024 – 9 September 2025

Demo tewaskan 19 orang
 

Kekhawatiran Iringi Pertemuan PM Malaysia dan Junta Myanmar
Artikel Kompas.id 
 
Unjuk rasa yang awalnya pecah pada Senin lalu berujung tragis. Amnesty International melaporkan bahwa aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa.

Setidaknya 19 orang dilaporkan tewas, menjadikannya salah satu tindakan represif paling mematikan di Nepal dalam beberapa tahun terakhir.

Meski pemerintah akhirnya memulihkan akses media sosial, demonstrasi terus berlanjut, dipicu oleh kemarahan publik atas korupsi yang merajalela dan lambannya pembangunan ekonomi.

Ketidakpuasan publik yang meluas

Oli, 73 tahun, baru saja memulai masa jabatan keempatnya tahun lalu setelah Partai Komunis yang ia pimpin membentuk koalisi dengan Nepali Congress.

Namun, popularitasnya merosot tajam di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda negara dengan penduduk mencapai 30 juta jiwa tersebut.

Tingkat pengangguran yang mencapai 10 persen dan pendapatan per kapita hanya 1.447 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) menurut Bank Dunia memperburuk kekecewaan publik terhadap elite politik yang dianggap jauh dari realita rakyat.

Sejak Nepal menjadi republik federal pada 2008 setelah perang saudara satu dekade dan penghapusan monarki, negeri Himalaya ini memang kerap dihantui pergantian perdana menteri yang terus-menerus.

Budaya politik transaksional menambah persepsi bahwa pemerintah tak lagi menyuarakan kepentingan rakyat.

Dalam beberapa hari terakhir, kekecewaan itu semakin nyata di media sosial.

Video di TikTok — yang tidak ikut diblokir pemerintah — memperlihatkan kontras antara kesulitan hidup rakyat biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi yang pamer barang bermerek dan liburan mahal.

Baca juga: Dinsos Abdya Berikan Penyuluhan Sosial dan Pembekalan Kesehatan kepada Puluhan Lansia 

Baca juga: Amat Tong Mulus Jabat Ketua Umum PSAP Sigli, Terpilih Aklamasi dalam Musda