Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli Resmi Mundur Usai Demo Berdarah Tewaskan 19 Orang

SERAMBINEWS.COM, KATHMANDU - Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025).

Keputusan itu diambil sehari setelah salah satu aksi demonstrasi paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir menewaskan sedikitnya 19 orang.

Dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Nepal, Oli menulis, "Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri terhitung mulai hari ini... demi mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi politik dan penyelesaian masalah."

Langkah ini diambil setelah pemerintahannya menghadapi gelombang protes besar-besaran yang menuntut pencabutan larangan media sosial dan pemberantasan korupsi.

Demo tewaskan 19 orang

 
Unjuk rasa yang awalnya pecah pada Senin lalu berujung tragis.

Amnesty International melaporkan bahwa aparat keamanan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa.

Setidaknya 19 orang dilaporkan tewas, menjadikannya salah satu tindakan represif paling mematikan di Nepal dalam beberapa tahun terakhir.

Meski pemerintah akhirnya memulihkan akses media sosial, demonstrasi terus berlanjut, dipicu oleh kemarahan publik atas korupsi yang merajalela dan lambannya pembangunan ekonomi.

Baca juga: VIDEO - 19 Tewas dalam Demo Besar! Terungkap Alasan Nepal Putuskan Blokir Media Sosial

Ketidakpuasan publik yang meluas

Oli, 73 tahun, baru saja memulai masa jabatan keempatnya tahun lalu setelah Partai Komunis yang ia pimpin membentuk koalisi dengan Nepali Congress.

Namun, popularitasnya merosot tajam di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda negara dengan penduduk mencapai 30 juta jiwa tersebut.

Tingkat pengangguran yang mencapai 10 persen dan pendapatan per kapita hanya 1.447 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) menurut Bank Dunia memperburuk kekecewaan publik terhadap elite politik yang dianggap jauh dari realita rakyat.

Sejak Nepal menjadi republik federal pada 2008 setelah perang saudara satu dekade dan penghapusan monarki, negeri Himalaya ini memang kerap dihantui pergantian perdana menteri yang terus-menerus.

Budaya politik transaksional menambah persepsi bahwa pemerintah tak lagi menyuarakan kepentingan rakyat.