Revisi UUPA: JK Soroti 2 Poin Perjanjian Helsinki Belum Dituntaskan Pemerintah: Lahan dan Bendera

JK mencontohkan soal kewenangan pengelolaan pelabuhan dan bandara oleh pemerintah daerah, atau kewenangan Aceh menentukan tingkat suku bunga sendiri.

“Itu juga boleh, cuma tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah Aceh karena butuh biaya besar, jadi ada rule nasional. Seperti Aceh boleh menentukan bunga sendiri, silakan saja, tapi sulit dilaksanakan. Kalau bunga rendah ditentukan, maka orang akan pergi ke tempat lain. Jadi tetap beberapa hal ini ada rule nasional,” pungkasnya.

Baca juga: Revisi UU Pemerintah Aceh, Jusuf Kalla Ingatkan Agar Sesuai Perjanjian Helsinki

Jusuf Kalla Minta Dana Otsus Aceh Diperpanjang

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta agar dana otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Aceh diperpanjang demi menutup ketertinggalan dan menjamin kehidupan rakyat Aceh.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Kamis (11/9/2025) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

“Untuk menutup ketertinggalan Aceh dalam ekonomi, maka pemerintah memberikan dana otsus. Sekarang jumlahnya selama 20 tahun hampir sekitar Rp 100 Triliun. Berarti sekarang (dana itu hampir) berakhir (tahun 2027),” ungkap JK.

JK menjelaskan, ekonomi Aceh saat ini masih jauh tertinggal daripada provinsi di pulau Sumatera.

Karena itu, ia meminta revisi UUPA ini untuk memperpanjang dana otsus bagi Aceh, sehingga bisa menjamin kehidupan rakyat Aceh.

“Aceh itu masih termasuk yang tertinggal di Sumatera, maka wajar juga bahwa dana otsus itu dapat ditambah katakan 5 tahun atau beberapa tahun lagi. Supaya betul-betul menjamin kehidupan rakyat Aceh, sehingga dapat setara dengan kehidupan di tempat lain,” jelasnya. 

JK menegaskan bahwa dana otsus adalah salah satu butir penting dalam perjanjian damai MoU Helsinki yang kemudian dituangkan dalam UUPA.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa revisi UUPA harus dilakukan dengan tetap mengacu pada perjanjian tersebut.

“Jadi semua yang ada disini (MoU Helsinki) sudah tertera dalam undang-undang ini (Pemerintahan Aceh),” sebutnya.

Karena itu, JK tidak mengajukan usulan baru, melainkan ingin mendengar pandangan DPR terkait revisi undang-undang tersebut.

“Kami tidak membuat usulan baru, tetapi justru kami ingin mendengarkan usulan apa mau merevisi undang-undang itu (UUPA) selama itu tertera dalam MoU ini,” paparnya.