Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Siap Diperiksa KPK

 "Kami bergerak bersama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja yang itu bergerak," ujarnya.

Asep menegaskan, KPK tidak akan membedakan pemeriksaan kepada satu orang demi mengusut tuntas kasus korupsi ini.

"Jadi tidak ada dalam hal ini kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah satu orang, misal ke Kadis lain, atau gubernurnya. Tentu akan kami minta keterangan, kami akan panggil, tunggu saja ya," kata Asep.

Untuk diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) proyek pembangunan jalan di dua tempat.

Pertama, proyek Dinas PUPR. Proyek pertama yakni Preservasi Jalan Sp Kota Pinang – Gunung Tua – SP Pal XI Tahun 2023, dengan nilai proyek Rp 56,5 miliar.

Kemudian, Preservasi Jalan Sp Kota Pinang – Gunung Tua – SPal XI tahun 2024, dengan nilai proyek Rp 17,5 miliar.

Lalu, Rehabilitasi Jalan Sp Kota Pinang – Gunung Tua – SP Pal XI dan penanganan longsoran tahun 2025.

Terakhir, proyek Preservasi Jalan Sp Kota Pinang – Gunung Tua – SP Pal XI tahun 2025.

 Kegiatan tangkap tangan kedua terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.

Rinciannya, proyek pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp 96 miliar dan proyek pembangunan jalan Hutaimbaru- Sipiongot, dengan nilai proyek Rp 61,8 miliar.

Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar.

Baca juga: Rekrutmen Nasional PLN 2025 Bidang Hukum untuk S1 dan S2, Cek Syarat, Berkas & Link Daftar

Baca juga: Kemendagri Diminta Turun Tangan Usai Bobby Nasution Minta Truk Aceh Ganti Pelat BK

Baca juga: Harga Emas Pegadaian Awal Oktober 2025: Antam Sentuh Rp 2,3 Juta, Bagaimana dengan UBS dan Galeri24?

Artikel ini telah tayang di Kompas.com