Pemerintah Amerika Serikat Shutdown, Apa Artinya? Ini Penjelasan dan Penyebabnya

Partai Demokrat bersikeras ingin mencapai kesepakatan yang lebih besar terkait bantuan asuransi sebelum menyetujui RUU anggaran, mengingat subsidi ini telah diperpanjang sejak masa pandemi Covid-19.

Sebaliknya, Partai Republik menolak tuntutan tersebut dan hanya menawarkan perpanjangan pendanaan jangka pendek tanpa menyentuh isu subsidi kesehatan.

Kegagalan mencapai kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan Partai Republik di Kongres dengan oposisi Demokrat semakin dipercepat oleh sikap Presiden Trump yang dinilai memperkeruh suasana.

Menurut laporan AP News (2/10/2025), Trump sempat membagikan topi bertuliskan "Trump 2028" dalam pertemuan dengan pemimpin Kongres dan mengunggah video parodi yang mengejek pimpinan Demokrat.

Baca juga: Profil Yurike Sanger, Mantan Istri Soekarno Meninggal Dunia di Amerika, Masuk Islam saat Menikah

Tindakan ini dikecam oleh Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer dan Jeffries, yang menyebut perilaku Trump semakin tidak stabil.

“Alih-alih berunding dengan iktikad baik, ia justru sibuk mengunggah video deepfake yang kacau,” kata keduanya.

Namun, Wakil Presiden JD Vance menanggapi video tersebut dengan santai dan menganggapnya lucu.

Dampak goverment Shutdown bagi AS

Shutdown kali ini membawa ancaman yang jauh lebih serius bagi Amerika Serikat.

Berbeda dengan kasus sebelumnya di mana pegawai federal hanya dirumahkan tanpa bayaran, Gedung Putih secara eksplisit mengancam akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap sekitar 750.000 pegawai federal demi menghemat anggaran dan menjaga layanan dasar tetap berjalan.

“Jujur saja, kalau ini berlarut-larut, kita akan terpaksa melakukan PHK," kata Wakil Presiden JD Vance, dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/10/2025).

Meskipun Vance, dalam jumpa pers yang diliput ABC (2/10/2025), awalnya mengatakan belum ada keputusan final terkait PHK, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt justru menyatakan bahwa pemangkasan akan segera dilakukan, kemungkinan dalam dua hari ke depan.

Ia menolak merinci departemen mana yang menjadi target, namun menegaskan bahwa pemangkasan tersebut harus segera dilakukan.

Rencana PHK ini dipandang berbeda karena dalam kebijakan shutdown sebelumnya, pegawai umumnya hanya dirumahkan, bukan dipecat permanen.

Vance menjelaskan bahwa PHK mungkin diperlukan demi memastikan layanan dasar tetap berjalan.

"Apalagi kalau shutdown ini makin lama, kami harus ambil langkah luar biasa untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan... setidaknya bisa berjalan sebaik mungkin,” tambahnya.