Kepergok Mesum dengan Anggota DPRD, Polwan Jadi Tersangka Kasus Perzinahan

SNR telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap basah di sebuah hotel bintang empat di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

SERAMBINEWS.COM, BLITAR - Kasus dugaan perzinaan yang melibatkan seorang polisi wanita (Polwan) dari Polres Blitar Kota berinisial SNR (31), dan Anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP, kini memasuki babak baru.

SNR telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah tertangkap basah di sebuah hotel bintang empat di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Kasus ini bermula dari laporan suami sah SNR yang mencurigai adanya perselingkuhan antara istrinya dan GP.

Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian melakukan penggerebekan pada Sabtu, 18 Oktober 2025 sekitar pukul 04.00 WIB, di sebuah hotel di Kota Batu.

Saat penggerebekan, SNR ditemukan seorang diri di dalam kamar hotel.

Ia mengaku bahwa GP sempat bersamanya, namun telah pergi sebelum petugas datang.

Baca juga: Satreskrim Polres Aceh Selatan Serahkan Tersangka Kasus Zina dan Penganiayaan ke Kejari 

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian wanita dan handphone milik SNR.

SNR kemudian dibawa ke Mapolres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang cukup, Satreskrim Polres Batu menetapkan SNR sebagai tersangka kasus dugaan perzinaan.

Sementara itu, GP hingga kini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Kasi Humas Polres Batu, Iptu Mohamad Huda menyatakan, bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional, tanpa perlakuan khusus meskipun melibatkan aparat dan pejabat publik.

Baca juga: Artis FTV Nekat Jadi Selingkuhan Anggota DPRD Banten, Lakukan Perzinahan hingga Hamil dan Digugurkan

Polisi juga telah melayangkan surat pemanggilan resmi kepada GP untuk pemeriksaan lanjutan.

Dinonaktifkan

Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada pimpinan DPRD Kota Blitar untuk menonaktifkan sementara GP dari tugas legislatif.

GP juga akan dinonaktifkan dari berbagai alat kelengkapan DPRD.